Drama politik di Kalimantan Timur akhirnya berakhir di Mahkamah Konstitusi. Gugatan sengketa Pilgub yang diajukan Isran-Hadi resmi ditolak.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20%.

Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyerukan masyarakat untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen atau presidential threshold.

“Ini harapan rakyat yang akhirnya terwujud. Putusan ini adalah kado tahun baru dari MK untuk demokrasi yang lebih adil,” ujar Sahrin Hamid di Jakarta

“Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi,” kata Hasto Kristiyanto

sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat di Indonesia. Wacana mengubah pemilihan langsung menjadi melalui DPRD, sebagaimana digaungkan Presiden Prabowo Subianto, menuai polemik tajam.

Jakarta – Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 memicu wacana kontroversial di DPR. Salah satu usulan yang mencuat adalah pemberian denda bagi warga yang tidak…

Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Serentak 2024 kembali mencuat, memperlihatkan sisi lemah sistem politik dan regulasi pemilu di Indonesia. Dalam banyak daerah, calon tunggal menjadi lawan…

Sayangnya, demokrasi kita tidak memilih orang baik. Pilihan rakyat sering kali jatuh pada mereka yang populer, bukan yang berkualitas. Pilkada, termasuk Pilgub Jabar 2024, adalah cerminan…