Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga menambah pasokan sebanyak 7,38 juta tabung LPG 3 kg secara nasional dalam rangka mengantisipasi lonjakan permintaan menyambut libur Tahun Baru…

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia dengan penuh semangat meluncurkan program konversi minyak tanah ke gas elpiji (LPG) 3 kg di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Presiden Prabowo Subianto menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil berlagak pahlawan. Menteri ESDM ini kini tampil seolah menyelesaikan masalah yang ia ciptakan sendiri: aturan pembatasan penjualan LPG 3 kg di pengecer.

Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa pengecer gas LPG 3 kg akan tetap beroperasi, tetapi dengan status sub-pangkalan.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turun langsung ke masyarakat untuk mengecek ketersediaan LPG 3 kilogram di tengah kesulitan yang dialami warga akibat perubahan pola distribusi gas subsidi ini.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk mencabut larangan pengecer menjual LPG 3 kg, menyusul polemik di masyarakat terkait akses gas subsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendatangi Istana Kepresidenan pada Selasa (04/02/2025) siang.

Pemerintah berencana mengatur harga jual LPG 3 kilogram (kg) di tingkat pengecer agar tidak terlalu mahal bagi masyarakat.

PT Pertamina (Persero) membantah kabar yang menyebutkan bahwa pihaknya menjual LPG nonsubsidi dalam kemasan 3 kilogram (kg) berwarna pink sebagai pengganti gas melon bersubsidi.