Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti merespons usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar anak sekolah dasar (SD) mulai belajar saham dan perdagangan bursa.

Jakarta – Pemerintah resmi membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja di sektor padat karya dengan gaji Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta. Kebijakan…

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan tetap sesuai target sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto…

Bank Dunia atau World Bank baru-baru ini mengganti cara menghitung Purchasing Power Parity (PPP), yaitu ukuran paritas daya beli. Lembaga internasional ini meninggalkan referensi sebelumnya yang digunakan pada tahun 2011 dan beralih ke referensi terbaru yang digunakan pada tahun 2017.

Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan, menyatakan bahwa jika penghitungan garis kemiskinan menggunakan ukuran yang direkomendasikan oleh Bank Dunia, yaitu Purchasing Power Parity (PPP), maka sekitar 40% populasi di Indonesia akan secara tiba-tiba terjerumus ke dalam kemiskinan.

Bank Dunia atau World Bank menyarankan pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) agar dapat meningkatkan penerimaan pemerintah.

Beberapa saat yang lalu, dunia maya ramai dengan postingan yang menyebutkan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.