Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan tetap sesuai target sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit tersebut setara dengan Rp616,2 triliun, berdasarkan rancangan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan belanja negara Rp3.621,3 triliun.
“APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Selasa (10/12/2024).
Untuk mencapai target pendapatan negara, pemerintah mengandalkan reformasi pengumpulan pajak dan bea cukai dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun, Sri Mulyani mengingatkan bahwa risiko kebocoran pendapatan negara akibat tindakan ilegal, termasuk korupsi dan penghindaran pajak, harus diatasi dengan serius.
“Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara, terutama dari tindakan ilegal, menjadi pusat perhatian,” tegasnya.
Selain itu, tren persaingan global dalam menawarkan tarif pajak rendah juga menjadi ancaman bagi basis perpajakan Indonesia. Pemerintah akan memitigasi risiko ini dengan memperkuat implementasi program seperti Coretax di bidang pajak dan CEISA di bea cukai.
Sri Mulyani juga memastikan bahwa pembiayaan defisit APBN 2025 akan dilakukan dengan hati-hati. Pemerintah akan memanfaatkan berbagai strategi, termasuk penguatan Sovereign Wealth Fund dan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menekan biaya defisit.
“Pembiayaan akan dilakukan secara inovatif, sehingga biaya defisit dapat terus ditekan,” jelasnya.
Pemerintah juga memastikan bahwa alokasi belanja negara di APBN 2025 tetap mendukung program prioritas. Misalnya, pendidikan mendapat anggaran Rp724,3 triliun, kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan Rp144,6 triliun.
Salah satu program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapatkan alokasi Rp71 triliun. Program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di pedesaan dengan menyuplai kebutuhan pangan lokal.
“Transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun, diarahkan agar ada sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah untuk mendukung pelayanan publik,” tambah Sri Mulyani.
Dengan strategi fiskal yang terarah dan pengelolaan anggaran yang disiplin, pemerintah optimistis dapat menjaga kestabilan ekonomi sambil mendorong pembangunan berkelanjutan.