Medan – “Keadilan menemukan jalannya sendiri,” begitu kira-kira gambaran suasana ruang sidang saat palu hakim diketuk, mengakhiri perjalanan panjang kasus yang sempat menyita perhatian publik di Kabupaten Karo. Amsal Christy Sitepu, seorang videografer yang sebelumnya duduk di kursi pesakitan, dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan korupsi proyek video profil desa.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan tersebut pada Rabu (01/04/2026). Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang, Amsal dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Putusan ini sekaligus membatalkan tuntutan sebelumnya yang meminta hukuman penjara serta denda terhadap terdakwa.
“Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum,” ujar Yusafrihardi di ruang sidang.
Hakim juga menegaskan bahwa seluruh hak Amsal harus dipulihkan, baik dari segi kedudukan, nama baik, hingga martabatnya di tengah masyarakat. Putusan tersebut menjadi titik balik penting bagi Amsal setelah melalui proses hukum yang cukup panjang dan melelahkan.
Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Negeri Karo menuntut Amsal dengan hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp202,1 juta subsider satu tahun penjara. Ia didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Namun dalam proses persidangan, berbagai fakta dan bukti yang dihadirkan tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan akhir.
Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan publik, terutama di kalangan pelaku ekonomi kreatif. Banyak pihak menilai perkara tersebut menjadi preseden penting bagi pekerja kreatif yang terlibat dalam proyek pemerintah. Putusan bebas ini pun disambut sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap profesi kreatif.
Di sisi lain, peluang upaya hukum lanjutan masih terbuka bagi pihak kejaksaan melalui mekanisme kasasi. Meski demikian, hingga putusan dibacakan, Amsal resmi dinyatakan bebas dan dapat kembali menjalani aktivitasnya seperti semula.
Dengan berakhirnya perkara ini di tingkat pengadilan, publik kini menanti apakah akan ada langkah hukum berikutnya dari pihak penuntut. Sementara itu, bagi Amsal, putusan ini menjadi akhir dari perjalanan hukum yang panjang sekaligus awal baru untuk menata kembali kehidupannya.
