Pontianak – Sinergi antara Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) dan aparat penegak hukum lainnya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 105 bale pakaian bekas (ballpressed) ilegal yang masuk melalui perbatasan Kalimantan Barat dari Malaysia. Barang ilegal ini ditaksir bernilai lebih dari Rp500 juta dan diduga akan didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia.
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Kalbagbar, Beni Novri, mengungkapkan bahwa pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran pakaian bekas ilegal di wilayah Kabupaten Bengkayang.
“Tim gabungan yang sedang berpatroli mendapati satu unit truk yang diduga bermuatan barang ilegal. Dari pemeriksaan, petugas menemukan ballpressed pakaian bekas di dalamnya,” ujar Beni pada Selasa (18/02/2025).
Penyelidikan lebih lanjut membawa tim gabungan menemukan satu truk lainnya yang mengangkut barang serupa. Kedua truk, beserta sopir dan barang bukti, langsung diamankan ke Kantor Wilayah Bea Cukai Kalbagbar untuk proses lebih lanjut.
Menurut Beni, impor pakaian bekas telah dilarang di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022.
“Larangan ini diterapkan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan menghindari dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, serta lingkungan karena dikategorikan sebagai limbah,” jelasnya.
Selain itu, peredaran pakaian bekas ilegal juga mengancam industri lokal dengan membanjiri pasar dengan barang murah yang dapat menekan produksi dalam negeri.
Beni menegaskan bahwa pihaknya bersama aparat gabungan akan terus memperketat pengawasan guna memerangi penyelundupan barang ilegal.
“Kami berharap masyarakat memahami larangan impor pakaian bekas dan dampak negatifnya. Jika menemukan indikasi peredaran barang ilegal, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.
Sinergi antara Bea Cukai, Kepolisian, Kodam XII/Tanjungpura, BIN Kalbar, dan Lantamal XII Pontianak ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menekan peredaran barang ilegal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.