Bandung – Wacana yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali memantik diskusi publik. Dalam forum bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Bandung, Dedi menyampaikan usulan agar program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi, menjadi syarat utama bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial dari pemerintah provinsi.
Langkah ini, menurut Dedi, bertujuan agar distribusi bansos dan bantuan pemerintah lainnya seperti beasiswa dan subsidi rumah, tidak hanya terfokus pada satu keluarga besar yang terus bertambah tanpa perencanaan matang.
Ia menilai pembagian bantuan selama ini kurang merata karena banyak keluarga prasejahtera memiliki anak lebih dari dua orang.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (28/4/2025).
Dedi menambahkan bahwa bagi pria yang bersedia menjalani prosedur vasektomi akan diberikan insentif sebesar Rp 500.000 sebagai bentuk dukungan dari pemerintah provinsi.
“Yang vasektomi dikasih insentif Rp 500.000 oleh gubernur,” kata Dedi saat ditemui di Balai Kota Depok pada Selasa (29/4/2025).
Ia meyakini, pengendalian kelahiran merupakan langkah konkret dalam menurunkan angka kemiskinan. Dedi menyebut data dan laporan yang ia terima menunjukkan bahwa keluarga miskin umumnya memiliki lebih banyak anak, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan finansial yang memadai.
Keluhan warga terkait biaya persalinan yang bisa mencapai Rp 25 juta juga menjadi pemicu gagasan ini. Dedi menegaskan bahwa kesiapan finansial harus menjadi syarat utama dalam membentuk keluarga.
“Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, kehamilan, pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orangtua dong,” tegasnya.
Menurutnya, peran laki-laki dalam program KB harus diperkuat agar tidak hanya menjadi beban perempuan. Ia menekankan pentingnya suami turut serta sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga dan masa depan anak-anak mereka.
Dengan kebijakan ini, Dedi berharap sistem bantuan sosial dapat lebih adil dan terarah, sekaligus menjadi instrumen perbaikan kualitas hidup keluarga prasejahtera di Jawa Barat.