Jakarta – Gejolak suara mahasiswa menggema di jalanan ibu kota. Aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang menyoroti kebijakan pemerintah memicu reaksi dari Partai Gerindra. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menilai reaksi masyarakat atas program pemerintahan Prabowo Subianto adalah hal wajar, terutama karena kebijakan yang dijalankan masih dalam tahap awal.
“Kebijakan yang dijalankan Pak Prabowo ini baru tahap awal. Jadi wajar kalau masyarakat kaget. Bahkan, di internal pemerintahan sendiri juga sempat mengalami kekagetan,” ujar Muzani di Jakarta, Rabu (19/02/2025).
Muzani menjelaskan, masyarakat dan birokrasi yang terbiasa dengan pola lama kini dihadapkan dengan upaya efisiensi dan pengetatan anggaran. Langkah-langkah ini disebutnya memang berbeda dan mengagetkan, sehingga muncul respons keras, termasuk aksi protes dari mahasiswa.
Demo ‘Indonesia Gelap’ yang dilakukan mahasiswa di berbagai daerah belakangan ini menuntut 13 poin kebijakan pemerintah, di antaranya terkait transparansi anggaran, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta keberlanjutan bantuan pendidikan.
“Kita harus pahami bahwa reaksi ini bagian dari demokrasi. Pemerintah akan mendengar suara masyarakat dan mahasiswa,” tambah Muzani.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak demokrasi, namun masyarakat diminta cermat dalam menyikapi informasi terkait kebijakan pemerintah.
“Menyampaikan pendapat itu sah dan wajar dalam negara demokrasi. Tapi, masyarakat juga harus memahami informasi dengan baik. Misalnya soal efisiensi anggaran, itu tidak berdampak pada pendidikan, UKT, atau pemecatan tenaga honorer,” ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa (18/02/2025).
Prasetyo mengutip pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang memastikan program seperti KIP Kuliah, beasiswa, dan LPDP tetap berjalan meskipun ada kebijakan penghematan.
Menurutnya, efisiensi anggaran ditujukan untuk memangkas kegiatan seremonial seperti seminar dan Focus Group Discussion (FGD) yang selama ini dianggap kurang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Rakyat butuh aksi nyata, bukan acara seremonial yang menghabiskan anggaran,” tegas Prasetyo.
Pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan empat bulan ini terus menjadi sorotan publik. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian luas, sementara langkah efisiensi anggaran juga menuai pro dan kontra.
Muzani berharap, seiring waktu, masyarakat akan semakin memahami arah kebijakan pemerintah. Dia memastikan bahwa pemerintahan Prabowo tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam setiap keputusan.
“Dalam proses perubahan pasti ada goncangan. Tapi kami yakin, dengan komunikasi yang baik, semua bisa dipahami bersama,” pungkasnya.
Gelombang aksi mahasiswa diprediksi belum surut, seiring dengan pengawasan ketat terhadap program-program pemerintah. Sementara itu, pemerintah berjanji untuk tetap membuka ruang dialog demi meredam kegelisahan publik.