Jakarta – DPR RI melalui Badan Anggaran resmi menyetujui usulan Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun guna menutup defisit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (3/7/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terima kasih atas dukungan DPR. Ia menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal dan kualitas belanja pemerintah pusat maupun daerah.
“Sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah akan terus kami tingkatkan untuk memperbaiki pengelolaan anggaran serta efektivitas belanja,” ujar Sri Mulyani dalam laporannya.
SAL yang akan digunakan berasal dari sisa anggaran tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp457,5 triliun. Namun, belum dijelaskan secara rinci alokasi penggunaannya. Menkeu menyebut pihaknya akan terus memantau perkembangan pendapatan dan belanja negara hingga semester kedua.
“Ini memberikan fleksibilitas fiskal agar tidak seluruh defisit ditutupi dengan penerbitan utang,” ujarnya.
Dalam proyeksi yang disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR sebelumnya, defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai Rp662 triliun atau setara dengan 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih besar dari estimasi awal dalam pagu APBN.
Total pendapatan negara hingga akhir 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.005,1 triliun. Pelebaran defisit disebabkan oleh potensi penerimaan negara yang tidak tercapai optimal.
Sri Mulyani menambahkan bahwa penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan alternatif bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada penerbitan surat utang baru. Hal ini penting untuk menjaga beban utang tetap terkendali di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Persetujuan DPR atas penggunaan SAL menandai sinyal positif terhadap kehati-hatian fiskal pemerintah dalam mengelola keuangan negara di tengah berbagai tantangan ekonomi domestik maupun global.