Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun selama semester pertama tahun 2024. Prestasi ini diumumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024 yang diserahkan Ketua BPK, Isma Yatun, kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
“Setelah mendengar aspirasi masyarakat, kami memutuskan PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Barang lain yang dibutuhkan masyarakat tidak mengalami kenaikan,” ujar Suryo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Gelombang kampanye “No Buy Challenge 2025” melanda media sosial Indonesia di penghujung tahun 2024. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi barang dan jasa sepanjang tahun 2025, yang dilatarbelakangi ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan pemerintah seperti kenaikan PPN dan biaya hidup lainnya.
Pemerintah mulai memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan PT PLN (Persero) dengan daya hingga 2.200 VA mulai hari ini, Selasa (01/01/2025).
Menyambut tahun 2025, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan pentingnya pengembangan ekonomi syariah untuk menghadapi kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, dalam tausiyah kebangsaan pada Selasa (31/12/2024), menyatakan perlunya langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan antardaerah.
“Saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih dan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun untuk mempersulit kehidupan rakyat,” ujar Prabowo di Jakarta, Minggu (29/12/2024).
Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia diproyeksikan menjadi yang tertinggi di ASEAN mulai 2025, menyamai Filipina sebesar 12%. Namun, kenaikan gaji minimum Indonesia jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia.
“Kenaikan PPN ini sudah diputuskan oleh DPR bersama pemerintah saat itu. Pemerintah saat ini hanya menjalankan amanat UU,” ujar Jokowi, Sabtu (28/12/2024).
Tahun 2025 segera tiba, namun warga Indonesia dihadapkan pada sejumlah beban ekonomi yang berpotensi memberatkan.