Jakarta – Pemerintah memastikan program pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar akan dilaksanakan pada tahun 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini bertujuan menjamin subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Saat ini, program Subsidi Tepat Sasaran masih terkendala proses verifikasi data penerima. Data dari berbagai instansi, seperti Kementerian Sosial (Kemensos), PT PLN (Persero), dan Pertamina, perlu dipadankan menjadi satu basis data yang terintegrasi.
“Datanya selama ini berbeda-beda. Sekarang semuanya akan dikumpulkan di satu pintu,” ujar Bahlil di Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Bahlil menambahkan bahwa skema penyaluran subsidi tidak akan jauh berbeda dari yang sebelumnya telah dirancang. Namun, rincian terkait jenis kendaraan yang dapat menggunakan BBM subsidi masih dalam pembahasan lebih lanjut.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari solusi untuk memastikan pengemudi ojek online (ojol) tetap dapat membeli BBM bersubsidi meskipun kendaraan mereka menggunakan pelat nomor hitam. Menurut Bahlil, ojol masuk dalam kategori pelaku UMKM yang berhak mendapatkan subsidi langsung berbentuk BBM, bukan bantuan tunai.
“Persoalannya hanya teknis, yaitu bagaimana membedakan mana kendaraan ojol untuk usaha dan mana yang bukan. Tapi mereka ini UMKM, jadi akan kami pastikan tetap mendapatkan subsidi,” jelasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan kekhawatiran para pengemudi ojol atas kebijakan ini. Ia mengingatkan bahwa jika ojol tidak lagi menerima subsidi, aksi protes besar-besaran kemungkinan akan terjadi di seluruh Indonesia.
“Banyak pengemudi yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan harian mereka. Jika subsidi dihapus, dampaknya akan sangat berat bagi kami,” tegas Igun.
Menurut data BPH Migas, implementasi subsidi BBM yang tidak tepat sasaran selama ini menyebabkan pembengkakan anggaran negara dan ketidakefisienan distribusi energi. Dengan pembaruan sistem data yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap dapat mengatasi kebocoran subsidi yang selama ini menjadi permasalahan utama.
Bahlil menyebut bahwa upaya ini adalah bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memastikan subsidi yang lebih berkeadilan.