Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan pentingnya optimalisasi bauran kebijakan atau policy mix bank sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 yang berlangsung pada 17–18 Juli 2025 di Durban, Afrika Selatan.
Perry menjelaskan bahwa bauran kebijakan dimaksud mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Ia menekankan bahwa koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat tensi perdagangan dan geopolitik.
“Sinergi kebijakan antara bank sentral dan otoritas fiskal sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi global,” ujar Perry melalui siaran resmi BI, Sabtu (19/7/2025).
Dalam forum tersebut, Perry juga menyoroti capaian Indonesia dalam pengembangan sistem pembayaran lintas negara (cross-border payment), yang dinilai mampu menghadirkan sistem yang lebih cepat, murah, dan transparan. Inovasi ini dinilai mendukung pertumbuhan inklusif dan memperkuat integrasi ekonomi regional.
G20 sepakat mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil dan terbuka, serta memperkuat kerja sama internasional dalam rangka menghadapi risiko global. Reformasi struktural juga menjadi fokus guna menciptakan pertumbuhan jangka panjang.
Partisipasi aktif Bank Indonesia di G20 mencerminkan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat peran strategis Indonesia di kancah global. Selain itu, BI juga berkomitmen terhadap agenda reformasi sistem keuangan internasional dan stabilitas sektor keuangan.
Perry menambahkan bahwa upaya penguatan konektivitas sistem pembayaran antarnegara menjadi bagian dari prioritas BI, sejalan dengan misi pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Dengan posisi sebagai otoritas moneter nasional, BI akan terus menjalin kerja sama internasional yang lebih luas untuk mendukung stabilitas ekonomi dan memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola keuangan global.