Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana maupun pertimbangan untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet, termasuk WhatsApp Call. Pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas isu yang menimbulkan keresahan publik terkait layanan VoIP (Voice over Internet Protocol).
Dalam keterangannya di Jakarta, Meutya menyatakan bahwa informasi mengenai pembatasan layanan digital tersebut tidak benar dan menyesatkan.
“Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” ujar Meutya Hafid, Sabtu (19/7/2025).
VoIP sendiri merupakan layanan yang memungkinkan komunikasi suara melalui jaringan internet. Layanan ini telah menjadi bagian dari kehidupan digital masyarakat global, termasuk di Indonesia, dengan platform populer seperti WhatsApp Call, Zoom, LINE Call, Google Meets, dan Microsoft Teams.
Meutya mengakui bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital memang menerima sejumlah usulan dari pihak seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Namun, usulan tersebut hanya berupa masukan mengenai ekosistem digital, terutama relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.
Menurut Meutya, masukan tersebut belum pernah dibahas di forum resmi pengambilan kebijakan dan tidak termasuk dalam agenda kementerian.
“Saya meminta maaf jika terjadi keresahan di tengah masyarakat. Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” tambahnya.
Dalam konteks kebijakan publik, Menkomdigi menyampaikan bahwa kementerian tetap fokus pada agenda prioritas nasional seperti perluasan akses internet di daerah tertinggal, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan keamanan dan perlindungan data pribadi di ruang digital.
Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat terkait layanan digital, terutama yang menyangkut hak dasar dalam komunikasi berbasis internet.