Jakarta — Kementerian Agama (Kemenag) mencatat efisiensi dana haji 1445 Hijriah/2024 Masehi mencapai Rp 601 miliar. Angka ini didapat dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan hingga 31 Agustus 2024. Kendati demikian, jumlah ini masih menunggu pemeriksaan akhir oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dapat disampaikan bahwa perhitungan sementara dana efisiensi, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK, tercatat sebesar Rp 601.297.789.718,” ungkap Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024). Paparan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nasaruddin menguraikan laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi dan sejumlah isu aktual lain yang berpotensi berdampak pada keberlanjutan pelayanan haji. Pihak Kemenag mengungkapkan bahwa efisiensi yang tercapai merupakan hasil optimalisasi perencanaan dan alokasi dana yang telah dilakukan secara ketat.
Terkait persiapan haji 2025, Indonesia telah mendapat kepastian kuota sebanyak 221 ribu jamaah. Jumlah ini sesuai dengan kuota tahun 2024, dengan tambahan sebanyak 20 ribu jamaah saat itu.
Menurut Nasaruddin, Kemenag telah melakukan evaluasi mendalam atas penyelenggaraan haji tahun ini, dan akan mempercepat persiapan untuk tahun depan agar pelayanan semakin optimal.
“Kemenag akan bekerja lebih cepat dan tepat, terutama dalam menyikapi animo masyarakat yang tinggi untuk berangkat haji tahun depan,” ujarnya sambil menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan peningkatan layanan mulai dari pembekalan bagi petugas haji hingga optimalisasi fasilitas di Arab Saudi.
Anggota Komisi VIII DPR RI yang hadir dalam rapat turut mengapresiasi pencapaian efisiensi dana tersebut. Mereka mendorong agar dana efisiensi ini bisa dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan haji ke depannya.
“Dana efisiensi ini sangat penting untuk dikelola dengan baik demi kepentingan jamaah. Kami berharap setiap rupiah yang dihemat bisa memberikan manfaat nyata,” kata salah seorang anggota DPR yang enggan disebutkan namanya.
Menutup rapat, Kemenag juga menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga transparansi keuangan dalam penyelenggaraan haji dan berjanji akan terus meningkatkan kualitas layanan ibadah haji di tahun-tahun mendatang.