Bandung – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menerima ajakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menjadi tenaga ahli dalam pengelolaan wilayah laut di provinsi tersebut. Namun, Susi menegaskan bahwa ia tidak ingin menerima honorarium atas tugas yang diberikan kepadanya.
“Diterima, tapi Bu Susi minta tak ada honor. Larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar, atau penasihat itu berlaku jika menimbulkan biaya, dalam pendapat saya,” ujar Dedi Mulyadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Minggu (23/02/2025).
Dedi menjelaskan bahwa pengangkatan Susi sebagai staf ahli selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menekankan prinsip sukarela tanpa membebani anggaran daerah.
Susi Pudjiastuti akan berfokus memberikan masukan strategis terkait pembangunan dermaga, penataan kawasan pesisir, serta sistem transportasi udara di wilayah maritim Jawa Barat.
“Dia akan memberikan arahan tentang pembangunan lintas daerah, terutama dalam sistem transportasi laut dan udara,” kata Dedi.
Dedi berharap pengalaman Susi dalam sektor kelautan dapat membantu menjaga kelestarian laut Jawa Barat, terutama dalam mencegah praktik pemagaran wilayah laut yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir.
“Arahannya jelas, Bu Susi tetap memiliki semangat untuk membantu Pemprov Jabar agar lautnya terjaga dan tidak boleh lagi ada pemagaran laut yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Surat Keputusan (SK) pengangkatan Susi sebagai staf ahli akan diterbitkan setelah kegiatan retreat kepala daerah selesai.
Jejak Susi Pudjiastuti di Sektor Kelautan
Susi Pudjiastuti dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi terhadap kedaulatan laut Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (2014–2019), ia meluncurkan berbagai kebijakan tegas, termasuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan secara ilegal.
Selain itu, Susi juga merupakan pengusaha sukses di bidang perikanan dan penerbangan. Ia mendirikan Susi Air, maskapai penerbangan yang beroperasi di berbagai rute perintis di Indonesia.
Keputusannya untuk bergabung dengan Pemprov Jabar dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung pembangunan maritim dan menjaga sumber daya kelautan.