Gelombang aksi bertajuk “Indonesia Gelap” yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil terus menjadi sorotan publik. Demonstrasi ini memicu kekhawatiran mengenai pemotongan anggaran pendidikan yang disinyalir akan mengganggu program beasiswa seperti KIP Kuliah dan LPDP.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sama sekali tidak berdampak pada sektor pendidikan.
“Tapi kalau boleh mengimbau, adik-adik mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli. Karena yang kemarin disampaikan soal efisiensi anggaran sudah dijelaskan secara detail sejak Jumat,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/02/2025).
Ia memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak memengaruhi keberlangsungan program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa Indonesia Pintar (IPI), maupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan. KIP, IPI, beasiswa tetap berjalan, LPDP juga tetap berjalan,” tegasnya.
Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kritik sebagai bagian dari proses koreksi demi memperbaiki kebijakan negara.
“Kami di pemerintahan akan terus menerima masukan. Karena bagi kami, masukan-masukan itu adalah koreksi bagi kami,” ujarnya.
Aksi “Indonesia Gelap” berlangsung selama dua hari, sejak Senin (17/02/2025) hingga Selasa (18/02/2025). Demonstrasi dipusatkan di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, dengan pengamanan ketat dari 1.623 personel kepolisian. Jalan Medan Merdeka Barat ditutup menggunakan beton untuk menghalau massa aksi.
Selain di Jakarta, aksi serupa terjadi di Wamena, Papua, yang diwarnai kericuhan. Demonstran menolak program makan siang gratis dan menuntut pendidikan gratis serta penarikan aparat militer dari Papua.
Di media sosial, tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik. Warganet menyuarakan keresahan atas kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan anggaran pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat meredam kekhawatiran publik terkait isu pemotongan anggaran pendidikan. Program pendidikan seperti KIP Kuliah, LPDP, dan bantuan pendidikan lainnya dipastikan tetap berjalan sesuai rencana.
Keberlanjutan pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu mencetak generasi muda yang kompeten, sebagai pilar kemajuan bangsa ke depan.