Jakarta – Desakan agar penegak hukum segera menetapkan tersangka terhadap dua mantan menteri, Ario Bimo Nandito Ariotedjo (eks Menpora) dan Budi Arie Setiadi (eks Menteri Koperasi sekaligus eks Menteri Komidigi), kembali mencuat. Hal ini menyusul reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025).
Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menegaskan bahwa reshuffle semata tidak cukup untuk membersihkan jajaran kabinet dari menteri yang terindikasi korupsi. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menindaklanjuti dengan proses hukum yang jelas.
“Semua harus total, bersihkan menteri-menteri yang terindikasi kuat melakukan tindak pidana korupsi. Kalau sekadar reshuffle itu biasa, tetapi beliau harus melakukan yang luar biasa, yaitu memproses hukum menteri yang terlibat korupsi di kabinetnya,” kata Hudi, Rabu (10/9/2025).
Hudi menyoroti Kejaksaan Agung yang hingga kini belum menetapkan Dito Ariotedjo sebagai tersangka. Dalam sidang kasus BTS Kominfo, Dito disebut menerima Rp27 miliar dari terpidana Irwan Hermawan untuk mengondisikan penyelesaian perkara di Kejaksaan Agung. Uang tersebut kemudian dikembalikan pengacara Irwan, Maqdir Ismail, namun menurut Hudi penerimaan itu tetap masuk kategori tindak pidana.
“Ketika sudah diterima, berarti menyetujui adanya niat tertentu sehingga saat itu juga terjadi tindak pidana, walaupun pada akhirnya dikembalikan,” tegasnya.
Kasus serupa juga disoroti pada Budi Arie. Dalam persidangan, ia disebut meminta jatah 50 persen dari praktik pengamanan situs judi online. Hudi menilai, bukti yang ada cukup untuk dijadikan dasar penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum.
“Sejak dulu seharusnya yang bersangkutan sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima pemasukan uang dari beberapa sumber dana. Karena itu, JPU jangan ragu menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka apabila bukti-bukti telah cukup,” ujarnya.
Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo mengganti lima menteri, termasuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam, Abdul Kadir Karding sebagai Menteri P2MI, serta Dito Ariotedjo dan Budi Arie. Posisi mereka digantikan oleh sejumlah nama baru, salah satunya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Namun, desakan agar penegak hukum tetap menindaklanjuti kasus dugaan korupsi BTS dan judi online terus menguat. Pengamat menilai reshuffle tidak boleh menjadi pengalihan isu dari kewajiban penegakan hukum yang tegas.