Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menyatakan akan membentuk tim lintas kementerian untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Tim ini nantinya melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga terkait lainnya.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (2/7/2025). Ia mengatakan, kajian tersebut dilakukan guna menelaah secara komprehensif implikasi hukum dan teknis dari putusan MK.
“Kami membuat satu tim untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang baru kemarin itu,” kata Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa setelah kajian selesai, tim akan meminta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebelum hasil analisis diumumkan ke publik. Pemerintah ingin memastikan bahwa segala bentuk kebijakan yang diambil tetap berada dalam kerangka hukum dan stabilitas politik.
“Nanti kami akan minta petunjuk dari Bapak Presiden setelah kajian dari kementerian selesai. Pada waktunya akan kami sampaikan ke publik,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, pembentukan tim ini menjadi langkah penting mengingat putusan MK membawa dampak besar terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk potensi revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti pentingnya pembahasan lintas fraksi di parlemen guna merespons putusan MK tersebut. Ia mengatakan bahwa seluruh partai politik di DPR akan melakukan pembahasan bersama untuk menyusun sikap resmi lembaga legislatif terhadap pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal.
“Undang-Undang Dasar menyebut pemilu lima tahun sekali. Maka ini harus dicermati bersama oleh seluruh partai politik karena efek dari putusan ini sangat besar terhadap sistem pemilu,” ujar Puan usai rapat paripurna, Selasa (1/7/2025).
Dengan adanya langkah pemerintah dan DPR ini, arah kebijakan pemilu ke depan akan ditentukan oleh hasil kajian bersama antara eksekutif dan legislatif, demi memastikan sistem demokrasi Indonesia tetap berjalan secara konstitusional dan efektif.