Jakarta – Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam reformasi perpajakan nasional. Namun, keputusan ini juga memunculkan kritik dan dorongan etik dari publik. Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) secara terbuka meminta Bimo untuk segera melepaskan jabatan Komisaris di PT Phapros guna menghindari potensi konflik kepentingan.
Ketua Umum IWPI, Rinto Setiawan, menyebut pergantian ini sebagai angin segar, terlebih Suryo Utomo—Dirjen sebelumnya—tidak lagi memenuhi ketentuan masa jabatan maksimal lima tahun sebagaimana diatur dalam PP No. 2 Tahun 1958.
“Pak Suryo memang semestinya diganti sejak Desember 2024. Kami sambut baik pergantian ini, tapi soal integritas juga penting. Kami mendorong Pak Bimo agar tidak rangkap jabatan,” kata Rinto pada Rabu (21/5/2025).
Menurut Rinto, Bimo harus memberikan contoh yang baik, khususnya kepada jajaran internal Direktorat Jenderal Pajak yang selama ini juga kerap dikritik soal rangkap jabatan di BUMN. Ia menambahkan, langkah mundur dari jabatan komisaris akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan yang tengah berbenah.
“Kalau mundur, kepercayaan publik langsung pulih. Tidak ada lagi isu conflict of interest. Pegawai pajak di daerah pun akan mencontoh sikap itu,” tegas Rinto.
Bimo Wijayanto sendiri telah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (20/5/2025), di mana ia secara resmi ditunjuk sebagai Dirjen Pajak. Ia menyebut bahwa proses asesmen telah berlangsung sejak 20 Maret lalu.
“Saya diundang ke Istana untuk asesmen tanggal 20 Maret. Sekarang sudah ditunjuk, tinggal menunggu pelantikan,” ujar Bimo saat ditemui wartawan.
Di tengah transisi kepemimpinan, Bimo menekankan akan mempercepat penyempurnaan sistem Coretax sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan perpajakan. Ia menyatakan hal ini akan menjadi fokus utama setelah pelantikannya.
“Niatnya memang untuk mempercepat akselerasi pembenahan dan penyempurnaan sistem. Untuk target dan lain-lain tentu harus saya sampaikan ke Ibu Menteri dulu,” jelasnya.
Penunjukan Bimo juga menjadi sinyal Presiden Prabowo untuk mempersiapkan transformasi lembaga penerimaan negara yang lebih terintegrasi dan profesional. Kendati demikian, tantangan ke depan termasuk transparansi dan etika jabatan akan menjadi sorotan utama masyarakat.
IWPI menekankan bahwa upaya reformasi tidak hanya berhenti pada penggantian pejabat, tetapi harus dibarengi dengan konsistensi dalam menegakkan prinsip good governance di tubuh Ditjen Pajak.