Kukar – Angin efisiensi berembus kencang dari Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, saat pemerintah setempat resmi memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas untuk tahun 2025. Kebijakan ini tak hanya mengikuti arah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, namun juga menjadi strategi untuk menekan pengeluaran dan menyalurkan dana lebih banyak ke program yang langsung dirasakan masyarakat.
Camat Tenggarong, Sukono, mengatakan pemangkasan ini tidak menyentuh anggaran untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga. “Untuk kegiatan yang bersifat langsung ke masyarakat, sejauh ini tidak ada perubahan atau pemotongan anggaran,” ujarnya saat diwawancarai media pada Kamis (6/3/2025).
Menurutnya, efisiensi anggaran terutama difokuskan pada sektor perjalanan dinas, rapat, serta pengadaan barang yang tidak mendesak. Tahap awal dari kebijakan ini dimulai dengan menyesuaikan mekanisme Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sebelum masuk ke tahap implementasi teknis yang lebih luas.
Sukono menyebutkan bahwa anggaran perjalanan dinas kecamatan sebelumnya mencapai Rp200 juta per tahun. “Dengan kebijakan ini, perjalanan dinas hanya akan dilakukan jika sangat mendesak dan tidak bisa diwakilkan,” katanya.
Kebijakan ini, lanjut Sukono, tidak hanya soal pemangkasan belanja semata, tetapi juga bentuk konkret dari pergeseran paradigma anggaran yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan efisiensi ini, dana yang dihemat diharapkan mampu memperkuat program sosial, infrastruktur skala kecil, dan layanan langsung lainnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Tenggarong tidak akan terganggu. “Kami memastikan efisiensi ini tidak menurunkan kualitas layanan. Justru kami ingin memperbaiki fokus dan dampak program pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pemerintah Kecamatan Tenggarong berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi instansi lain dalam menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan publik.