Realitas yang dibalik terlihat jelas ketika kritik soal kondisi ekonomi dijawab dengan istilah “inflasi pengamat”. Pernyataan ini bukan sekadar tanggapan spontan. Ia menunjukkan cara pandang kekuasaan terhadap suara publik.
Fokus pembicaraan jadi bergeser. Bukan lagi soal harga naik atau beban hidup rakyat. Tapi soal siapa yang bicara. Ini pola lama dalam komunikasi politik yang terus berulang.
Di lapangan, rakyat tidak hidup dari data. Mereka hidup dari harga beras, biaya transportasi, dan kebutuhan harian yang terus naik. Itu yang dirasakan setiap hari, bukan angka di laporan.
Sementara itu, angka inflasi resmi sering terlihat aman. Secara hitungan bisa benar. Tapi pengalaman masyarakat berkata lain. Di sini muncul jarak antara data dan kenyataan.
Istilah “inflasi pengamat” terasa meremehkan kritik. Padahal pengamat dan akademisi punya peran penting. Mereka membantu mengingatkan ketika kebijakan mulai melenceng.
Yang justru terlihat sekarang adalah gejala lain: inflasi pejabat. Bukan sekadar soal harga, tapi soal jumlah, struktur, dan dampak keputusan yang mereka buat.
Indonesia punya jumlah kementerian yang sangat besar. Bahkan termasuk yang terbanyak di kawasan ASEAN. Angka ini tidak bisa dianggap hal sepele.
Banyaknya kementerian sering disebut untuk memperkuat kinerja. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Yang muncul justru tumpang tindih dan birokrasi yang makin panjang.
Koordinasi jadi rumit. Kebijakan sering lambat. Program tidak tepat sasaran. Semua itu berdampak langsung ke masyarakat.
Dari sisi anggaran, beban negara ikut membengkak. Setiap kementerian butuh biaya besar. Dari operasional sampai fasilitas. Ujungnya, rakyat juga yang menanggung.
Masalah lain muncul dari kualitas pejabat. Kritik publik bukan tanpa alasan. Ada posisi penting yang diisi orang dengan latar belakang yang tidak nyambung.
Kalau jabatan tidak diisi orang yang tepat, kebijakan bisa salah arah. Dampaknya nyata. Rakyat yang merasakan duluan.
Pernyataan yang mengecilkan kritik justru memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. Seolah yang paham kondisi hanya mereka yang ada di dalam sistem.
Padahal kenyataan di lapangan sering berbeda. Rakyat punya pengalaman langsung. Mereka tahu apa yang berubah dan apa yang tidak.
Angka-angka besar sering dipakai untuk menunjukkan kekuatan. Misalnya jumlah dukungan suara. Puluhan juta dipakai sebagai simbol legitimasi.
Tapi angka tidak selalu berarti kepuasan. Orang memilih belum tentu setuju dengan semua kebijakan. Ini dua hal yang berbeda.
Secara sosial, kondisi ini bisa memicu kekecewaan. Kalau suara tidak didengar, kepercayaan akan turun. Ini bahaya yang sering diremehkan.
Budaya politik yang sehat harusnya membuka ruang kritik. Bukan malah memberi label yang mengecilkan. Istilah seperti “inflasi pengamat” justru memperkeruh keadaan.
Dari sisi tata kelola, ini tanda bahwa pengawasan masih lemah. Transparansi belum maksimal. Akuntabilitas masih perlu diperkuat.
Indonesia menghadapi banyak tantangan. Ekonomi global tidak stabil. Ketimpangan sosial masih tinggi. Semua itu butuh kebijakan yang tepat.
Data penting, tapi tidak cukup. Pemahaman lapangan juga penting. Kebijakan yang baik harus menggabungkan keduanya.
Solusi sebenarnya jelas. Pemerintah harus lebih terbuka terhadap kritik. Jangan menunggu tekanan keras baru bergerak. Struktur kabinet juga perlu dievaluasi. Bukan soal besar atau kecil, tapi soal efektif atau tidak.
Penempatan pejabat harus berdasarkan kemampuan. Bukan sekadar kedekatan. Ini kunci agar kebijakan tidak salah arah. Transparansi data juga harus diperbaiki. Publik berhak tahu kondisi sebenarnya. Bukan hanya angka yang terlihat bagus.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan. Tanpa itu, hubungan pemerintah dan rakyat akan rapuh.
Editorial ini menegaskan satu hal. Masalahnya bukan pada pengamat yang bersuara. Tapi pada respons pejabat terhadap kritik itu. Kalau kritik terus dianggap sepele, yang terjadi bukan sekadar perdebatan. Tapi penumpukan masalah yang tidak selesai.
Dan jika dibiarkan, yang membesar bukan hanya jumlah pejabat. Tapi juga jarak antara pemerintah dan rakyat. Itu yang paling berbahaya.