Jakarta – Nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih menyandang status ibu kota negara. Di tengah pembangunan besar-besaran yang terus berlangsung di Kalimantan Timur, putusan tersebut seolah menjadi pengingat bahwa perpindahan pusat pemerintahan belum sepenuhnya berpindah arah.
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Undang-Undang IKN sekaligus memperjelas bahwa status ibu kota Indonesia tetap berada di Jakarta hingga terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan resmi. Artinya, secara konstitusional dan administratif, IKN belum menggantikan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional.
Merespons keputusan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno mendorong agar Istana Kepresidenan di kawasan IKN mulai dimanfaatkan secara bertahap. Menurutnya, fasilitas negara di Nusantara tetap dapat difungsikan lebih dahulu layaknya kompleks istana kepresidenan lain di Indonesia sambil menunggu kesiapan penuh pemindahan pemerintahan.
“Apabila diperlukan, posisi Istana Negara di Ibu Kota Nusantara dapat terlebih dahulu difungsikan setingkat kawasan istana kepresidenan seperti Istana Bogor, Istana Cipanas, maupun Istana Tampaksiring, sambil menunggu kesiapan penuh perpindahan pemerintahan nasional,” ujar Romy, dikutip pada Jum’at (15/5/2026).
Romy menilai putusan MK tidak boleh dimaknai sebagai tanda berhentinya pembangunan IKN. Sebaliknya, pemerintah tetap dapat melanjutkan pembangunan dengan pendekatan yang lebih realistis, bertahap, dan menyesuaikan kemampuan anggaran negara serta prioritas pembangunan nasional.
“Jangan dipahami seolah pembangunan Ibu Kota Nusantara berhenti. Pembangunan bisa tetap berjalan, tetapi pendekatannya harus lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai kemampuan negara dan prioritas nasional,” katanya.
Lebih lanjut, DPR juga mengusulkan pemindahan kementerian tertentu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan relevansi geografis Kalimantan. Sejumlah kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Pertanian dinilai lebih cocok menjadi prioritas awal relokasi.
Menurut Romy, Kalimantan memiliki posisi strategis dalam isu kehutanan, energi, pertambangan, biodiversitas, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, kehadiran kementerian terkait di IKN dinilai dapat memperkuat fungsi kawasan tersebut tanpa harus menunggu pemindahan total pemerintahan.
Putusan MK sekaligus meredam berbagai spekulasi soal nasib proyek IKN yang disebut-sebut terancam mandek. Pemerintah masih memiliki ruang untuk melanjutkan pembangunan sambil mematangkan infrastruktur, tata kelola, hingga kesiapan birokrasi sebelum perpindahan resmi benar-benar dilakukan.
Di tengah perdebatan publik mengenai masa depan ibu kota negara, satu hal kini menjadi terang: Jakarta masih memegang status ibu kota, sementara IKN berada di fase penantian menuju peran yang lebih besar.