Jakarta – Ketegangan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa mantan presiden itu tidak perlu mencampuri urusan internal partai setelah tidak lagi menjadi kader PDIP.
“Ya ini urusan partai lah ya,” ujar Said kepada wartawan di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/02/2025).
Pernyataan itu merespons kritik Jokowi terhadap instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret kepala daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah.
Jokowi, dalam keterangannya kepada wartawan di kediaman pribadinya di Solo, menyayangkan langkah PDIP yang menghambat kepala daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang dipilih rakyat.
“Kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kelompok atau partai tertentu,” kata Jokowi, Jumat (21/02/2025).
Instruksi Megawati kepada kepala daerah PDIP disampaikan melalui surat bernomor 7294/IN/DPP//2025, yang diteken pada Kamis (20/02/2025). Dalam surat itu, Megawati meminta para kadernya untuk menunda keberangkatan ke Magelang hingga ada arahan lebih lanjut darinya.
Langkah ini disebut berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati menilai dinamika politik nasional saat ini membuat kader partai harus lebih berhati-hati dalam bersikap.
Sejumlah kepala daerah PDIP mengikuti arahan Megawati, seperti Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, yang menyatakan akan menunda keberangkatannya ke Magelang.
“Saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lebih lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya.
Namun, sikap ini tidak diikuti oleh semua kepala daerah dari PDIP. Gubernur Jakarta Pramono Anung memilih bungkam ketika ditanya mengenai keikutsertaannya dalam retret saat melayat ke rumah duka mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo, Jumat (21/2/2025).
Retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang merupakan bagian dari orientasi bagi kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Program yang berlangsung 21–28 Februari 2025 ini bertujuan untuk memberikan pembekalan tentang tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa retret ini bersifat wajib, karena bertujuan untuk menyamakan visi pembangunan nasional dengan kebijakan daerah.
Sikap Megawati yang melarang kader PDIP mengikuti retret menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik yang menilai bahwa tindakan ini justru memperlihatkan dominasi partai dalam urusan pemerintahan.
“Negara ini negara kesatuan, bukan negara partai. Jika kepala daerah dihambat dalam menjalankan tugasnya, itu bisa menjadi preseden buruk dalam demokrasi kita,” ujar seorang analis politik dari Universitas Indonesia.
Ketegangan antara Jokowi dan PDIP tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Banyak pihak menunggu apakah akan ada langkah lebih lanjut dari pemerintahan Prabowo terkait kepala daerah yang tidak menghadiri retret ini.