Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah wajib segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR. Hal ini mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa lembaga pembentuk undang-undang harus melaksanakan putusan MK.
Anggota KPU RI, Idham Holik menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari secara menyeluruh isi putusan MK yang menyatakan pemilu nasional dan pemilu lokal tidak lagi diselenggarakan secara serentak. Menurutnya, waktu cukup penting bagi KPU untuk melakukan persiapan dan sosialisasi peraturan teknis yang akan mengikuti revisi undang-undang.
“Berdasarkan Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011, pembentuk undang-undang (DPR atau Presiden) wajib menindaklanjutinya. Semoga pembahasan rancangan perubahan UU Pemilu dan Pilkada dapat memungkinkan KPU memiliki waktu yang cukup, untuk melakukan sosialisasi,” ujar Idham saat dikonfirmasi, Ahad (29/6/2025).
Sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin juga menyampaikan bahwa pihaknya menghormati putusan MK dan tengah mendalaminya. Afif mengakui bahwa pelaksanaan pemilu serentak selama ini menimbulkan beban kerja berat bagi penyelenggara pemilu, terutama karena tumpang tindih tahapan antara pemilu nasional dan daerah.
“Memang tahapan yang beririsan bahkan bersamaan secara teknis lumayan membuat KPU harus bekerja ekstra,” ungkap Afif pada Jumat (27/6/2025).
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Kamis (26/6/2025) mengabulkan sebagian permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK menyatakan bahwa pemilu nasional—meliputi pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR dan DPD—harus dipisahkan dari pemilu lokal—yaitu pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota—dengan jeda minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan.
Putusan ini mendorong perlunya revisi UU Pemilu dan Pilkada agar jadwal dan tahapan pemilu dapat disesuaikan dengan skema baru tersebut. KPU berharap agar proses legislasi segera dimulai sehingga pelaksanaan teknis tidak terganggu.
Dengan pemisahan ini, penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan mengurangi beban kerja petugas pemilu serta potensi pelanggaran administrasi.