Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

Harga BBM Malaysia Turun, RON95 Tetap Rp8 Ribuan

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Kamis, 19 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Mahkamah Konstitusi Tegaskan Gaji Dosen PTS Bukan dari APBN

Alfi SalamahAlfi Salamah29 November 2024 Indonesia 7K Views
Gedung Mahkamah Konsitutsi
Gedung Mahkamah Konsitutsi (.ant/ha)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan batas jelas anggaran negara. Dalam putusannya Jumat (29/11/2024), MK menolak gugatan terkait penggunaan APBN untuk menggaji dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Putusan itu menjawab permohonan Teguh Satya Bhakti dan Fahmi Bachmid, dua dosen PTS, yang menggugat kejelasan Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Mereka berharap gaji dosen PTS dibiayai negara, tetapi MK menyatakan permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo dalam sidang.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjelaskan, alokasi APBN hanya untuk dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Baca Juga:
  • Pelita Air Tambah Kapasitas 44% untuk Nataru 2024
  • Ketua MPR RI Bahas Museum Rasulullah dan Kolaborasi Global di Mekah
  • Haji Ilegal: Dosa Berlapis Risiko di Negeri Dua Tanah Suci
  • PT Perindo Salurkan Makan Bergizi Gratis di SD Jakarta Utara

“Gaji dosen ASN dialokasikan dari APBN. Sebaliknya, dosen PTS yang diangkat badan penyelenggara, gaji dan tunjangannya berdasarkan perjanjian kerja dan tunduk pada aturan ketenagakerjaan,” ujar Guntur.

Guntur menambahkan, frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 70 ayat (3) UU Dikti harus dipahami dalam konteks norma-norma terkait. Penggunaan anggaran untuk dosen PTS pun tetap bergantung pada kerangka hukum tersebut.

Dalam argumentasi hukumnya, MK juga menggarisbawahi bahwa anggaran PTS lebih difokuskan pada tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Pemerintah hanya menempatkan ASN di beberapa PTS tertentu.

Artikel Terkait:
  • Indonesia Re Asah Keahlian Pelaku Asuransi Jiwa
  • Tugu Titik Nol IKN Bertuliskan ‘Lorem Ipsum’, Jadi Simbol Ibu Kota yang Masih ‘Draft’
  • Jika Nanti Status DKI Resmi Dicabut, Ini Dampaknya
  • Unisba Raih Medali Perunggu di Ajang OFI 2024 di Padang

“Frasa itu merujuk pada ketentuan perundang-undangan lain, seperti Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2),” terang Guntur.

Putusan ini menutup peluang penggunaan APBN untuk menggaji dosen swasta secara langsung. Para dosen PTS tetap tunduk pada aturan badan penyelenggara masing-masing.

Jangan Lewatkan:
  • Aston Samarinda Hadirkan Menu Spesial “Aneka Sapo” untuk Pecinta Kuliner
  • Hadapi Tantangan Zaman, 516 Beswan Perkuat Growth Mindset
  • Startup Harus Tangguh, BINUS Gelar CEO Speaks Nextgen Day
  • Prof Giyatmi Dilantik, Usung Lima Pilar Transformasi USAHID
APBN Dosen PTS Mahkamah Konstitusi UU Dikti UU Sisdiknas
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticlePT Perindo Salurkan Makan Bergizi Gratis di SD Jakarta Utara
Next Article UMKM Tembus Pasar Arab Saudi Lewat Pameran

Informasi lainnya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

17 November 2026

Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Dipersoalkan di MK

27 Oktober 2026

Syarat Tak Bisa Dicuci Kekuasaan

3 Oktober 2026

Jika Gibran Didiskualifikasi, Siapa Pengganti Wapres?

1 Oktober 2026

Dana Pendidikan Dikorupsi, Sitaan Korupsi untuk Pendidikan Gratis. Aneh!

22 September 2026

BEM UI Turun ke Bundaran HI, Soroti Ekonomi dan APBN

12 Juni 2026
Paling Sering Dibaca

Keistimewaan Buah Strawberry, Inilah Manfaat dan Fakta Menariknya

Food Alfi Salamah

Bahaya Tersembunyi di Balik Jam Tangan Pintar

Techno Silva

AISNESIA Luncurkan Virtual Buoy untuk Efisiensi Navigasi Maritim

Techno Nugroho

Siapa Kenyang dari Proyek Makan Bergizi?

Editorial Udex Mundzir

Mengapa Korupsi Menjadi Budaya?

Refleksi Lisda Lisdiawati
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

Minuman Ini Redakan Nyeri Haid

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Produk Dapur Terlaris Buku Anak Islami Murah Perlengkapan Pramuka Lengkap
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi