Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi atas pernyataannya mengenai pemberian denda damai kepada koruptor yang sebelumnya menuai kritik. Ia menyebut bahwa pernyataan tersebut hanya dimaksudkan sebagai perbandingan regulasi dan bukan usulan kebijakan.
“Itu hanya untuk membandingkan bahwa ada aturan yang memungkinkan denda damai pada kasus tertentu, tetapi sama sekali bukan kebijakan yang akan ditempuh Presiden,” ujar Supratman dalam konferensi pers di Gedung Kemenkumham, Jumat (27/12/2024).
Supratman menambahkan bahwa wacana tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi. Denda damai, menurut Undang-Undang Kejaksaan, hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ekonomi tertentu seperti kasus kepabeanan dan cukai. Jaksa Agung juga memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap penerapan denda damai dalam perkara-perkara tertentu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mempertegas bahwa denda damai tidak dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi. Ia merujuk pada Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang hanya mengatur tindak pidana ekonomi yang merugikan perekonomian negara.
“Kalau tindak pidana korupsi, penanganannya tetap mengacu pada UU Tipikor. Denda damai hanya berlaku pada tindak pidana ekonomi sektoral yang sesuai dengan undang-undang,” jelas Harli.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul polemik yang berkembang di masyarakat setelah pernyataan Supratman mengenai denda damai dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap pelaku korupsi. Beberapa pakar hukum juga menyebut wacana ini berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi dan menghilangkan efek jera bagi para pelaku.
Supratman menegaskan bahwa pemerintah terus mencari formula terbaik untuk menangani perkara yang merugikan negara tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Ia juga menekankan bahwa segala kebijakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kejaksaan Agung memastikan akan menangani setiap perkara sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Denda damai, jika diterapkan, hanya berlaku pada kasus tertentu yang telah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung.