Jakarta – Gagasan Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memunculkan perdebatan di kalangan relawannya sendiri.
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, mengungkapkan bahwa organisasinya akan mengkaji ulang posisinya apabila Jokowi benar-benar memimpin PSI.
Menurut Utje, selama ini relawan seperti Bara JP bersikap independen dan tidak berafiliasi langsung dengan partai politik. Namun, apabila Jokowi menduduki posisi sebagai ketua umum, relasi antara relawan dan partai politik menjadi tak terelakkan.
“Begitu menjadi ketua umum, kami mesti mendefinisikan ulang. Karena kami selama ini kan independen. Nah seandainya Bapak jadi ketua umum, kami pasti harus ikut menentukan sikap. Apakah secara individu ke sana atau organisasi ini melebur,” ujar Utje kepada Tempo, Sabtu (17/5/2025).
Ia menjelaskan, berbeda saat Jokowi masih berstatus kader PDIP yang tidak aktif secara struktural, menjadi ketua umum berarti membawa simbol politik yang kuat. Hal ini akan berimplikasi langsung terhadap keberpihakan relawan yang selama ini berada di luar sistem kepartaian.
Meski demikian, Utje menegaskan bahwa pencalonan diri Jokowi adalah hak konstitusional yang tak bisa dilarang. Bara JP juga menyadari bahwa dinamika politik Indonesia mengharuskan figur-figur nasional mengambil posisi strategis untuk menjaga pengaruh dan arah kebijakan.
Jokowi sendiri belum memberikan kepastian. Dalam pernyataan sebelumnya, ia mengaku masih mempertimbangkan untuk ikut serta dalam bursa calon ketua umum PSI.
“Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” ucapnya sambil berseloroh di Solo, Rabu (14/5/2025).
PSI membuka pendaftaran bakal calon ketua umum pada 13 Mei hingga akhir bulan ini. Penetapan calon dilakukan pada 18 Juni, dilanjutkan masa kampanye hingga 11 Juli. Pemilu raya PSI akan digelar antara 12–19 Juli dan pengumuman hasilnya dijadwalkan dalam Kongres PSI pada 19 Juli 2025 di Solo.
Relawan kini menanti kepastian sikap Jokowi, sembari mempersiapkan kemungkinan pergeseran identitas politik yang akan menggoyang basis independensi yang telah lama mereka bangun.