Samarinda – Debat Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung pada Rabu (23/10/2024) malam menyinggung berbagai isu krusial. Isu digitalisasi pendidikan dan infrastruktur pendukungnya pun jadi sorotan.
Hadi Mulyadi dan Seno Aji, dua kandidat yang bertarung dalam Pilgub Kaltim 2024, menyampaikan pandangan serta program mereka dalam menanggapi tantangan yang dihadapi provinsi ini, khususnya di wilayah tertinggal.
Terkait digitalisasi pendidikan, Hadi Mulyadi mengklaim bahwa pemerintahan saat ini, di mana ia menjabat sebagai Wakil Gubernur, telah berupaya maksimal untuk mendorong digitalisasi, meskipun terbentur kendala dari pemerintah pusat.
“Persoalan digitalisasi pendidikan sudah menjadi program prioritas kami selama lima tahun. Namun, ada hambatan besar karena kasus korupsi di Kementerian Kominfo yang mengganggu penyediaan sarana digital,” jelas Hadi.
Ia juga menambahkan bahwa tingkat elektrifikasi di Kaltim sudah mencapai 90%, berkat koneksi listrik antarprovinsi di Kalimantan. “Dengan kelebihan daya listrik ini, Kaltim sudah membuka beberapa public smelter,” ujarnya.
Seno Aji, di sisi lain, mengkritik kondisi infrastruktur telekomunikasi di wilayah perdesaan. Ia mengajukan solusi konkret melalui program Gratispoll, yang bertujuan menyediakan Wi-Fi gratis di setiap desa di Kalimantan Timur.
“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang digitalisasi mobile, sementara masih ada distrik yang menggunakan PR (Pesawat Radio)?” tegasnya.
Menurut Seno, program ini akan memungkinkan seluruh anak di desa untuk mengakses internet, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim.
Ia juga menekankan pentingnya melobi pemerintah pusat, dengan optimisme bahwa hubungan politik yang baik, khususnya dukungan terhadap Prabowo Subianto, akan mempermudah pencapaian target digitalisasi.
Dialog kedua calon diwarnai oleh saling koreksi dan penegasan data. Hadi Mulyadi, yang juga menyinggung komitmen Gubernur Isran Noor dalam memberantas korupsi, menegaskan bahwa hambatan terbesar dalam mewujudkan digitalisasi adalah kebijakan pusat yang terhambat oleh kasus korupsi di tingkat nasional.
Debat ini menunjukkan bagaimana digitalisasi pendidikan dan pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Timur, terutama di wilayah perbatasan dan terpencil.
Kedua kandidat menawarkan pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah ini. Hadi menekankan sinergi antara provinsi dan pusatSedangkan Seno memilih berfokus pada program inovatif untuk mendukung digitalisasi di tingkat desa.
Dengan Pilgub Kaltim 2024 semakin dekat, para pemilih kini dapat mempertimbangkan visi dan strategi yang ditawarkan oleh masing-masing calon dalam memperbaiki akses pendidikan dan digitalisasi di Kalimantan Timur.