Jakarta – Penambahan jumlah reses Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 memunculkan kekhawatiran baru terhadap pengelolaan keuangan negara. Indonesian Corrupt Workflow Investigation (ICWI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di balik keputusan tersebut, yang dinilai membebani anggaran negara di tengah defisit fiskal.
Pendiri ICWI, Tommy Diansyah, menilai langkah ini tidak mencerminkan empati terhadap kondisi keuangan negara yang sedang sulit. Penambahan reses justru memperbesar alokasi dana dari APBN. Padahal, saat ini pemerintah tengah berupaya menutup defisit anggaran. Langkah ini sangat tidak bijak.
Menurut Tommy, setiap anggota DPD mendapatkan tunjangan reses sekitar Rp350 juta. Dengan total 152 anggota, biaya tambahan untuk satu kali reses dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Jika reses bertambah hingga lima kali dari yang seharusnya empat kali, dampaknya pada APBN sangat signifikan.
Ia juga mengutip sejumlah undang-undang yang diduga dilanggar, termasuk UU MD3 yang menyatakan masa reses DPD harus mengikuti jadwal DPR. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melarang pengeluaran anggaran yang tidak tersedia atau tidak cukup dialokasikan.
Mantan anggota DPD asal Aceh, Fachrul Razy, turut menyampaikan keprihatinannya. Fachrul, yang menjabat selama dua periode, mengaku tidak pernah menemukan praktik serupa sebelumnya. Di masa saya, masa reses selalu empat kali. Tidak pernah ada penambahan di masa sidang terakhir seperti ini.
Fachrul menambahkan bahwa penambahan reses berpotensi melanggar hukum dan mencoreng nama baik lembaga. Ia meminta pimpinan DPD periode 2024-2029 untuk transparan dan mempertimbangkan dampak hukum yang bisa timbul.
Tommy Diansyah juga menyoroti konsep luas korupsi yang mencakup ketidakpatuhan terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara. Korupsi tidak hanya soal tindakan pidana, tapi juga pelanggaran terhadap prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Tommy berharap KPK segera bertindak dengan mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan. Kerugian rakyat sebagai pembayar pajak sangat besar. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi lembaga negara lainnya.
Penggunaan anggaran untuk reses menjadi sorotan karena bersifat lump sum. Anggaran tersebut tidak hanya mencakup biaya perjalanan, tetapi juga tunjangan harian dan berbagai pengeluaran lainnya. Beban ini harus dikelola secara ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan.
Ia juga menyerukan agar mekanisme pengawasan anggaran DPD diperketat. Transparansi sangat penting agar rakyat bisa mengetahui ke mana uang mereka digunakan.
ICWI mendesak KPK untuk mengambil langkah cepat dalam kasus ini. Kita tidak bisa membiarkan anggaran negara digunakan dengan cara yang melanggar prinsip hukum dan etika. Penegakan hukum harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik.