Takalar – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada beberapa hari lalu. guna mempelajari teknis pembentukan desa baru. Rombongan DPRD Kukar disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Takalar, Muhammad Hasbi.
Dalam pertemuan tersebut, Hasbi menjelaskan sejumlah persyaratan penting dalam pembentukan desa baru sesuai peraturan yang berlaku. Di antaranya, desa induk yang akan dimekarkan harus berusia maksimal lima tahun sejak pembentukan, memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang dapat dikembangkan, serta memiliki batas wilayah yang jelas dan aksesibilitas yang memadai.
“Terkait pembentukan desa baru, ada beberapa yang dipenuhi seperti desa induk harus berusia maksimal 5 tahun terhitung sejak pembentukannya dan wilayah tersebut harus memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat dan wilayah desa yang akan dibentuk harus memiliki akses yang memadai dan batas yang jelas,” kata Hasbi.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa saat ini wilayah Kukar memiliki 193 desa dan 40 kelurahan, dengan potensi terbentuknya 10 hingga 15 desa baru. Namun, rencana tersebut belum dapat terealisasi karena masih terhalang oleh kebijakan moratorium pemekaran dari pemerintah pusat.
“Ada beberapa otonomi baru yang sekarang sudah berjalan, rencana ada pemekaran dan sudah pernah disetujui oleh DPRD tetapi terhalang dengan kebijakan di pusat, dengan dasar inilah kami ingin mengetahui kiat-kiat dari Pemerintah Kabupaten Takalar dalam pemekaran desa,” ujar Ahmad Yani.
Ia menambahkan bahwa pembentukan desa baru merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa. Menurutnya, semakin dekat jarak antara masyarakat dan pusat pelayanan pemerintahan desa, maka semakin baik efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kajian teknis dan administrasi rencana pembentukan desa baru di Kukar. DPRD Kukar juga akan menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pusat agar pemekaran desa dapat segera terealisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kebutuhan masyarakat setempat.