Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengusulkan agar perguruan tinggi di Indonesia membuka program studi baru bernama “serakahnomics”. Ide ini dilontarkan dalam pidatonya pada perayaan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/7/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti realita ekonomi Indonesia yang dinilai ironis, terutama terkait dengan kelangkaan minyak goreng di tengah status Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Ia mempertanyakan mengapa barang kebutuhan pokok bisa langka padahal negara memiliki kapasitas produksi yang besar.
“Bagaimana Indonesia, produsen minyak goreng dan kelapa sawit terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng langka?” ujar Prabowo di hadapan peserta acara.
Menurutnya, kelangkaan tersebut terjadi karena adanya perilaku tidak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Ia menyebut perilaku itu sebagai bagian dari mazhab “serakahnomics” – istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan keserakahan dalam ekonomi.
Prabowo lalu menyarankan agar istilah ini dijadikan studi akademik serius.
“Mazhab serakahnomics. Tolong kawan-kawan kita yang di universitas-universitas itu yang pintar-pintar, tolong buka bidang studi serakahnomics,” tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo juga menyinggung Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Ia menekankan pentingnya negara hadir untuk memastikan distribusi dan akses terhadap komoditas strategis tetap adil.
Usulan Prabowo ini memunculkan berbagai reaksi, mulai dari dukungan terhadap ide pendidikan kritis hingga diskusi tentang pendekatan ekonomi yang mengutamakan pemerataan. Beberapa kalangan akademik menyambut baik gagasan tersebut sebagai pemicu diskursus baru tentang etika ekonomi dan tata kelola sumber daya.
Langkah ini juga dinilai sebagai sindiran tegas terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan masyarakat luas akibat dominasi kepentingan segelintir pihak. Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh diam dalam menghadapi ketimpangan distribusi yang disebabkan oleh sistem ekonomi yang tidak adil.
Dengan pernyataan ini, Presiden Prabowo berharap perguruan tinggi dapat lebih aktif berkontribusi dalam membentuk kesadaran kritis generasi muda terhadap masalah ekonomi dan moralitas kepemimpinan dalam pengelolaan kekayaan negara.