Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus, mempertanyakan peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dalam kasus pemanggilan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka terkait penolakannya terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke MKD atas dugaan provokasi penolakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.
“Kenaikan PPN ini sudah diputuskan oleh DPR bersama pemerintah saat itu. Pemerintah saat ini hanya menjalankan amanat UU,” ujar Jokowi, Sabtu (28/12/2024).
“Diperlukan political will Presiden. Dengan kondisi ekonomi yang lesu, kebijakan ini sebaiknya ditunda hingga daya beli masyarakat pulih,” ujarnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).
Jakarta – Polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen semakin panas. Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, menuding Partai Demokrasi…
Jakarta – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 memunculkan kekhawatiran luas. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya langkah mitigasi…
Jakarta – Pemerintah resmi mengumumkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 99,5 persen pelanggan listrik PLN sebagai bagian dari Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan. Kebijakan ini…
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pemerintah tetap memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai Januari 2025. Kenaikan tersebut, menurut Prabowo, merupakan amanat…
Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang mandiri dan pro-rakyat. Salah satu langkah paling strategis adalah mengembalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)…