Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Pemkab Sampang Siapkan Insentif Rp1,8 Miliar bagi 1.200 Guru TK

BMKG Peringatkan Hujan Sangat Lebat, Tasikmalaya Siaga Longsor

Kebakaran Permukiman Badui, 36 Rumah Akan Dibangun Sesuai Adat

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Minggu, 22 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Akses Bebas Data WNI ke AS, Efisiensi atau Kolonialisasi Digital?

Kesepakatan dagang RI-AS yang memungkinkan ekspor data pribadi WNI ke AS tanpa batasan menuai kritik tajam.
ErickaEricka23 Juli 2025 Saintek
Prabowo
Prabowo Subianto dan Donald Trump (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Gelombang kritik menghantam pemerintah Indonesia usai diberlakukannya perjanjian dagang dengan Amerika Serikat yang mengizinkan pemindahan data pribadi warga negara Indonesia (WNI) secara bebas ke Negeri Paman Sam. Di balik iming-iming efisiensi, keputusan ini dipandang berpotensi menggerus kedaulatan digital dan meminggirkan industri penyimpanan data lokal.

Dalam keterangan kepada media, pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menyuarakan kekhawatiran atas dampak kebijakan tersebut. Menurutnya, penyedia layanan cloud global seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure kini tak lagi wajib membangun pusat data di Indonesia.

“Dengan perjanjian ini, artinya penyedia layanan cloud asing seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure tidak lagi wajib membuka pusat data (data center) di Indonesia, khususnya untuk sektor perbankan dan data strategis lainnya,” ujar Alfons, Rabu (23/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, kewajiban menyimpan data strategis di Indonesia menjadi benteng bagi kedaulatan digital nasional. Namun dengan legalisasi transfer data ke luar negeri, batasan tersebut menjadi longgar bahkan nyaris tidak berlaku.

Baca Juga:
  • Belerang Murni di Mars: Temuan Mengejutkan Curiosity
  • Piala Dunia 2026 Jadi Arena Persaingan AI Global
  • BRIN Kembangkan Robot Lunak untuk Medis dan SAR
  • Mengapa Api Gambut Sulit Benar-Benar Padam?

“Tanpa dibukanya jalur data ke luar negeri saja mereka sudah setengah mati bersaing. Apalagi sekarang, ketika lawan tandingnya bisa bebas main di kandang tanpa harus bangun infrastruktur fisik di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Alfons, dominasi pemain asing yang bermodal besar dan punya skala operasi global berisiko menekan pelaku usaha cloud lokal yang selama ini sudah terseok-seok mempertahankan eksistensinya. Ketimpangan ini bisa memperlebar jurang dalam ekosistem digital.

Namun, tak semua sisi dari kebijakan ini dinilai negatif. Alfons mengakui bahwa konsumen dan pelaku jasa digital dalam negeri bisa menikmati keuntungan jangka pendek berupa efisiensi biaya.

“Penyimpanan data di Amerika relatif lebih murah dibanding Indonesia. Jadi, pengguna bisa dapat biaya layanan yang lebih terjangkau, termasuk untuk backup dan disaster recovery,” katanya.

Artikel Terkait:
  • Digital Paper 2023 Lonjakan Inovasi Keluaran Terbaru
  • Ahli ITB Pastikan Pertamax Bukan Penyebab Kerusakan Mesin
  • BRIN Beri Penjelasan Tentang Meteor Jatuh di Cirebon
  • Ampas Kopi Bisa Membuat Beton 30 Persen Lebih Kuat

Meski begitu, ia menegaskan bahwa efisiensi harga jangan sampai dibayar dengan lunturnya kendali negara atas data pribadi rakyatnya. Kekhawatiran Alfons bukan tanpa dasar. Ia menyoroti potensi bangkitnya kembali aplikasi-aplikasi asing kontroversial seperti Worldcoin yang sebelumnya dilarang beroperasi karena menyimpan data biometrik WNI di luar negeri.

“Dulu dilarang karena menyimpan data biometrik WNI di luar negeri. Tapi sekarang, kalau disimpannya di AS, maka secara hukum sah-sah saja berdasarkan kesepakatan ini,” jelas Alfons.

Ironisnya, hingga saat ini belum ada sikap resmi dari Istana maupun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengenai kebijakan strategis ini. Padahal, persoalan ini berkaitan erat dengan perlindungan konsumen, keamanan nasional, dan privasi warga.

Langkah membuka pintu data WNI ke luar negeri tanpa timbal balik yang jelas dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk penyerahan aset digital bangsa pada kepentingan asing. Indonesia kini berada di ambang dilema: mengikuti arus globalisasi digital atau berdiri tegak menjaga kedaulatan siber nasional.

Jangan Lewatkan:
  • Resonansi Orbit dan Gerhana Total
  • Pakar AI Peringatkan Bahaya DeepSeek, Dunia Bisa Makin Suram
  • BYD Siap Luncurkan Baterai Blade Generasi Baru pada 2025
  • RI Krisis Talenta Digital, Masih Defisit 4 Juta
AWS Google Cloud Indonesia Data Pribadi WNI Kebijakan Digital Prabowo Kedaulatan Siber RI Transfer Data ke AS
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleArab Saudi Minta Indonesia Sesuaikan Jadwal Haji 2026
Next Article Jokowi Diperiksa 3 Jam Terkait Ijazah, Dua Dokumen Asli Disita Penyidik

Informasi lainnya

Mengapa Api Gambut Sulit Benar-Benar Padam?

11 September 2026

Jejak Stonehenge Ternyata Bermula dari Wales?

29 Agustus 2026

Ampas Kopi Bisa Membuat Beton 30 Persen Lebih Kuat

27 Agustus 2026

Robot Masuk Rumah, Siap Berbagi Ruang?

23 Agustus 2026

Internet Penuh AI, Keaslian Jadi Barang Mahal

22 Agustus 2026

Era Smartphone Berakhir, Apa Penggantinya?

21 Agustus 2026
Paling Sering Dibaca

Rahasia Membuat Kentang Goreng Tetap Sehat

Food Alfi Salamah

PLN Targetkan 1.100 SPKLU Baru untuk Dukung Kendaraan Listrik 2025

Techno Silva

Hindari Jebakan Kehidupan

Refleksi Syamril Al-Bugisyi

Bahlil Membuat Gaduh, Lalu Berlagak Penyelamat

Editorial Udex Mundzir

Sarwo Edhie Wibowo, Prajurit dalam Badai Sejarah

Profil Alfi Salamah
Berita Lainnya
Nasional
Udex Mundzir15 April 2025

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

Terungkap, Pemilik Modal di Balik Hibisc Fantasy Puncak

Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama, Dua Penggugat UU yang Berulang Kali ke MK

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Perlengkapan Pramuka Lengkap Produk Dapur Terlaris Buku Anak Islami Murah
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi