Jakarta – Dalam sebuah langkah politik yang mengejutkan banyak pihak, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yang sempat divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pemberian amnesti ini melalui sidang pada Kamis (31/7/2025), menandai penghentian resmi atas kasus yang sempat mengguncang ranah hukum dan politik nasional.
Hasto sebelumnya dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti memberikan uang sebesar Rp400 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dengan maksud meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Namun, dalam dakwaan perintangan penyidikan yang juga diajukan jaksa KPK, hakim menyatakan Hasto tidak terbukti bersalah.
“Diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, menegaskan keputusan DPR menerima Surat Presiden Nomor 42 tanggal 30 Juli 2025 terkait pemberian amnesti tersebut.
Surat itu diketahui mencakup amnesti untuk total 1.116 terpidana, termasuk Hasto. Bersamaan dengan itu, Presiden Prabowo juga memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong melalui Surat Presiden Nomor 43, yang juga telah mendapat persetujuan dari DPR.
“DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat tersebut,” lanjut Dasco.
Pemberian amnesti ini menuai beragam reaksi. Di satu sisi, pendukung Hasto menilai langkah ini sebagai bentuk keadilan restoratif dan koreksi atas kriminalisasi politik. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemberantasan korupsi, apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menyatakan Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat korupsi.
Hakim Ketua Rios Rahmanto dalam persidangan menyatakan bahwa dakwaan perintangan penyidikan tidak terbukti. Ia menyebut tidak ada bukti bahwa Hasto pernah memerintahkan perusakan alat bukti, seperti dugaan merendam ponsel Harun Masiku. Namun, dalam dakwaan pemberian suap, hakim memvonis bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan.
Kini, dengan pemberian amnesti, Hasto dinyatakan bebas dari hukuman. Keputusan ini menjadi peristiwa hukum dan politik besar di masa awal pemerintahan Prabowo, yang juga membuka ruang spekulasi mengenai arah koalisi politik ke depan.