Aksi ‘Indonesia Gelap’ menggema di Jakarta dan sejumlah daerah sejak Senin, 17 Februari 2025. Ratusan mahasiswa dan aktivis sipil turun ke jalan, menyuarakan keresahan atas kondisi negeri yang mereka anggap kian memburuk. Poster-poster bernada protes dibentangkan di lapangan FISIP Universitas Indonesia, diiringi tagar #IndonesiaGelap yang meramaikan media sosial.
Namun, suara itu disambut pernyataan bernada defensif dari pemerintah. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, efisiensi anggaran yang menjadi salah satu isu utama aksi, tidak akan mengganggu sektor pendidikan. Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa Indonesia Pintar (IPI), hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), katanya, tetap berjalan.
“Kami di pemerintahan terus menerima masukan, karena bagi kami, itu adalah koreksi,” ujar Prasetyo di Senayan, Selasa (18/02/2025).
Pernyataan itu terdengar tenang. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menambahkan bahwa aksi tersebut sah sebagai bagian dari demokrasi. Namun, benarkah kritik mahasiswa ini hanya soal salah paham atas pemangkasan anggaran pendidikan?
Tuntutan “Indonesia Gelap” sejatinya lebih dari itu. Ini adalah ungkapan akumulasi ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tak berpihak pada rakyat. Pemangkasan anggaran hanyalah pemicu. Di baliknya, ada rasa frustrasi terhadap ketimpangan sosial, harga bahan pokok yang melonjak, hingga kekhawatiran atas menyusutnya ruang demokrasi.
Mahasiswa bukan sekadar menyoal beasiswa. Mereka mempertanyakan ke mana arah bangsa ini dibawa. Di Papua, demonstrasi menolak program makan siang gratis di Wamena berakhir ricuh setelah dibubarkan polisi. Di balik aksi itu, tuntutan pendidikan gratis dan penarikan militer dari wilayah konflik menjadi seruan utama.
Namun, narasi pemerintah cenderung menyederhanakan. Mereka menjawab kritik dengan klaim bahwa semua berjalan sesuai rencana. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan tak pernah memerintahkan pemotongan beasiswa. Pemerintah ingin meyakinkan publik bahwa anggaran pendidikan aman, seolah-olah itu adalah inti masalah.
Padahal, lebih dalam dari sekadar angka-angka anggaran, ada kegelisahan akan ketimpangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Januari 2025 menunjukkan harga beras melonjak 23 persen dibanding tahun lalu, mencapai Rp17.000 per kilogram. Kenaikan ini membebani keluarga miskin, terutama di wilayah timur Indonesia.
Di sektor tenaga kerja, laporan Serikat Buruh Indonesia (SBI) mencatat 68 ribu buruh dirumahkan sepanjang 2024 karena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perlambatan ekonomi dan otomatisasi industri.
Sementara itu, ketimpangan akses pendidikan tetap nyata. Data Kemendikbudristek menunjukkan 1,8 juta anak usia sekolah di Indonesia masih putus sekolah, dengan angka tertinggi di Papua, NTT, dan Kalimantan Barat.
Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi gratis memang berpotensi baik. Namun, realisasi di lapangan kerap berantakan. Di Wamena, program makan gratis justru ditolak karena masyarakat menganggapnya mengalihkan perhatian dari masalah pendidikan dan keamanan.
Reaksi pemerintah yang cenderung meredam kritik ketimbang mengevaluasi kebijakan menunjukkan gejala klasik dalam politik kekuasaan: menormalkan kegelisahan publik dengan narasi stabilitas. Istilah “semua baik-baik saja” menjadi tameng untuk menutupi kegagalan memahami persoalan mendasar yang dirasakan rakyat.
Ini berbahaya. Ketika pemerintah hanya sibuk membantah dan menenangkan, ia bisa terjebak dalam ilusi stabilitas semu. Ketidakpercayaan masyarakat akan tumbuh, dan itu jauh lebih merusak ketimbang kritik yang diteriakkan mahasiswa.
Apa yang seharusnya dilakukan?
Pertama, pemerintah harus berhenti melihat kritik sebagai gangguan. Kritik adalah alarm sosial. Ketika mahasiswa turun ke jalan, itu berarti ada yang salah di bawah sana. Buka ruang dialog yang sejati, bukan sekadar imbauan agar mahasiswa “lebih jeli”.
Kedua, transparansi anggaran harus diperkuat. Jika benar efisiensi anggaran tidak menyentuh sektor pendidikan, bukalah data secara gamblang. Jangan sekadar mengucap “tidak ada pemotongan.” Tunjukkan pos mana yang dipangkas, dan bagaimana dampaknya terhadap program lain.
Ketiga, orientasi pembangunan harus dikoreksi. Proyek besar seperti IKN dan Danantara tidak boleh membutakan pemerintah dari kebutuhan dasar rakyat. Harga pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial harus tetap menjadi prioritas.
Keempat, dengarkan daerah. Kasus Wamena adalah contoh nyata bahwa satu program nasional tidak bisa diterapkan seragam di seluruh Indonesia. Masyarakat Papua memiliki konteks sosial-politik yang berbeda. Pemerintah pusat perlu menghargai suara lokal.
Kelima, kembalikan fungsi kampus sebagai ruang bebas berpikir. Jangan ada lagi laporan mahasiswa diintimidasi hanya karena mengkritik pemerintah. Kampus adalah benteng demokrasi. Jika suara mahasiswa dibungkam, itu awal dari kegelapan yang sesungguhnya.
Aksi “Indonesia Gelap” adalah tanda bahwa ada yang tak beres. Pemerintah seharusnya bersyukur, sebab di tengah ketidakpuasan, mahasiswa masih memilih turun ke jalan, bukan berdiam diri. Itu artinya, harapan pada negara ini masih ada.
Namun, harapan itu bisa lenyap jika suara rakyat terus dianggap salah dengar. Bukan mahasiswa yang harus lebih jeli. Pemerintahlah yang harus lebih peka.