Palembang – Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) semakin kencang setelah kembali terjadi insiden keracunan siswa.
Program unggulan yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) ini kini dihadapkan pada tuntutan profesionalisme, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyebutkan bahwa sebagai lembaga baru, BGN memang tengah dalam masa adaptasi.
Namun, ia menilai insiden keracunan membuktikan adanya kekurangan dalam sistem dan standar pelaksanaan program.
“Kalau standar dan sistem sudah berjalan optimal, mestinya kasus seperti itu tidak terjadi,” ungkap Iwan kepada Inilah.com, Senin (28/4/2025).
Ia menegaskan perlunya BGN mengevaluasi standar makanan sehat di lapisan pelaksana bawah serta memperbaiki manajemen internal, termasuk kinerja pimpinan lembaga.
“Kepala BGN perlu dievaluasi agar program MBG bisa berjalan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak bangsa,” tegasnya.
Lebih jauh, Iwan mendorong agar program MBG tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal. Ia menyarankan agar bahan baku seperti beras, telur, dan daging dibeli langsung dari UMKM, petani, dan peternak lokal.
“MBG sebaiknya mewajibkan pembelian bahan pangan dari UMKM dan petani lokal, supaya ekonomi di tingkat bawah ikut bergerak,” katanya.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto juga menekankan pentingnya aspek higienitas serta dampak ekonomi lokal dalam pelaksanaan MBG.
Dalam kunjungan ke SDN 015 Balikpapan Selatan pada Jumat (25/4/2025), Bima menegaskan bahwa semua tahapan produksi makanan harus mematuhi standar kesehatan yang ketat.
“Higienitas harus diperhatikan dari proses pengolahan sampai penyajian. Bahan baku juga harus berkualitas baik,” ucapnya.
Bima juga meminta agar penyedia makanan dan bahan baku berasal dari daerah setempat, agar program ini sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal.
“Prinsip utama MBG adalah pemenuhan gizi anak-anak sekaligus mendorong ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Kasus keracunan yang terjadi di Cianjur memperkuat tuntutan publik agar BGN meningkatkan pengawasan dan memperbaiki tata kelola program.
Saat ini, BGN mengklaim tengah memperbarui standar operasional prosedur (SOP) program MBG, termasuk dalam prosedur pengelolaan sisa makanan untuk keperluan investigasi laboratorium.