Taipei – Pemerintah Taiwan resmi melarang penggunaan layanan kecerdasan buatan (AI) dari startup DeepSeek AI yang berbasis di Cina bagi semua lembaga pemerintah. Keputusan ini diambil sebagai langkah pencegahan terhadap potensi risiko keamanan informasi negara.
Perdana Menteri Taiwan, Cho Jung-tai, dalam pertemuan kabinet pada Senin (3/2/2025), menegaskan bahwa DeepSeek AI tidak boleh digunakan di lingkungan pemerintahan.
Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa larangan ini bertujuan untuk melindungi data negara dari kemungkinan sensor dan kebocoran ke Cina.
Pemerintah Taiwan memang memiliki kekhawatiran terhadap teknologi asal Cina yang dinilai berpotensi digunakan untuk pengumpulan informasi sensitif.
Pekan lalu, Kementerian Digital Taiwan (MODA) telah memperingatkan agar lembaga pemerintah tidak menggunakan DeepSeek, tetapi saat itu belum ada larangan resmi.
Dalam pernyataan resminya, MODA menyebut bahwa DeepSeek AI merupakan produk dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Cina yang berpotensi mengancam keamanan nasional.
Larangan ini tidak hanya berlaku untuk pegawai pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga untuk sekolah negeri, perusahaan milik negara, serta organisasi semi-resmi yang beroperasi dalam proyek infrastruktur penting dan menerima pendanaan dari pemerintah.
Pelarangan ini merujuk pada peraturan Eksekutif Yuan 2019 tentang “Prinsip Pembatasan Penggunaan Produk yang Mengancam Keamanan Siber Nasional”, yang secara khusus melarang penggunaan produk dan layanan TIK yang dianggap berisiko tinggi bagi keamanan negara.
Meski demikian, MODA belum merinci mekanisme penegakan aturan ini, termasuk sanksi bagi pihak yang masih menggunakan DeepSeek AI.
Selain Taiwan, sejumlah negara lain seperti Korea Selatan, Prancis, Italia, dan Irlandia juga mulai menyelidiki potensi risiko penggunaan data pribadi oleh DeepSeek AI.
Beberapa negara bahkan mempertimbangkan langkah serupa untuk membatasi atau melarang penggunaan teknologi ini di sektor pemerintahan mereka.
Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Taiwan dan Cina, langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya Taiwan untuk memperkuat perlindungan data dan keamanan nasional, terutama di era di mana AI semakin terintegrasi dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sehari-hari.