Jakarta – Tarif listrik kerap datang seperti ombak yang membuat rumah tangga menahan napas, tetapi memasuki triwulan II 2026 pemerintah justru memilih menenangkan gelombang itu. Mulai Rabu (1/4/2026), tarif listrik PLN untuk periode April sampai Juni 2026 dipastikan tidak berubah, termasuk untuk golongan rumah tangga dengan daya 900 VA hingga 2.200 VA yang paling luas dipakai masyarakat.
Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah menimbang kondisi ekonomi warga serta kebutuhan menjaga kestabilan beban pengeluaran rumah tangga. Penetapan itu berlaku untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar, karena keduanya menggunakan acuan tarif per kilowatt hour (kWh) yang sama.
Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme pembayaran: pelanggan token membayar lebih dulu sebelum listrik dipakai, sedangkan pelanggan pascabayar melunasi pemakaian pada bulan berikutnya. Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak menghadapi kenaikan biaya listrik selama April, Mei, dan Juni 2026.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tri Winarno, menegaskan bahwa pemerintah sengaja mempertahankan tarif untuk meredam kekhawatiran publik di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian kalangan.
“Masyarakat tidak perlu cemas, karena pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan II tahun 2026 tetap,” kata Tri dalam siaran pers Kementerian ESDM RI tertanggal 17 Maret 2026.
Pernyataan itu menjadi penanda bahwa kebijakan energi pada triwulan ini tidak semata mengikuti rumus penyesuaian tarif, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosial. Pemerintah menilai kestabilan tarif listrik masih penting untuk menjaga ruang konsumsi masyarakat, terutama di tengah kebutuhan pokok lain yang juga sensitif terhadap perubahan harga.
Berdasarkan evaluasi parameter ekonomi makro periode November 2025 hingga Januari 2026, sebenarnya terdapat tekanan yang secara hitungan berpotensi mendorong kenaikan tarif.
Parameter tersebut meliputi kurs rupiah sebesar Rp16.743,46 per dolar AS, Indonesian Crude Price sebesar 62,78 dolar AS per barel, inflasi 0,22 persen, serta Harga Batubara Acuan 70 dolar AS per ton yang mengikuti kebijakan domestic market obligation atau DMO batu bara. Meski indikator-indikator itu membuka ruang penyesuaian, pemerintah memilih menahan tarif agar tidak menambah tekanan bagi pelanggan.
Untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi, tarif yang tetap berlaku ialah Rp1.352 per kWh untuk daya 900 VA. Sementara itu, rumah tangga 1.300 VA dan 2.200 VA tetap dikenai Rp1.444,70 per kWh.
Adapun pelanggan 3.500 VA sampai 5.500 VA serta 6.600 VA ke atas masih membayar Rp1.699,53 per kWh. Pada kelompok bisnis dan pemerintah, tarif B-2/TR 6.600 VA sampai 200 kVA dipatok Rp1.444,70 per kWh, sedangkan P-1/TR untuk kantor pemerintah dan P-3/TR untuk penerangan jalan umum masing-masing tetap di Rp1.699,53 per kWh.
Di sisi lain, kelompok pelanggan subsidi juga tidak mengalami perubahan. Tarif untuk daya 450 VA tetap sebesar Rp415 per kWh, sedangkan pelanggan 900 VA bersubsidi masih membayar Rp605 per kWh. Keputusan ini menjadi penting karena kelompok bersubsidi merupakan lapisan masyarakat yang paling rentan terhadap gejolak harga kebutuhan dasar.
Stabilnya tarif listrik memberi kepastian bagi rumah tangga dalam menyusun pengeluaran bulanan, sekaligus membantu pelaku usaha kecil menjaga biaya operasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi sejumlah indikator energi, keputusan menahan tarif bisa dibaca sebagai upaya pemerintah menjaga ritme konsumsi domestik agar tidak tersendat.
Dengan demikian, memasuki triwulan II 2026, listrik tidak menjadi kejutan baru bagi dompet masyarakat. Pemerintah memilih menempatkan stabilitas sebagai prioritas, sehingga beban pelanggan PLN, baik subsidi maupun non-subsidi, tetap terkendali hingga Juni 2026.