Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

DPR Desak Istana Bersihkan Orang Dekat Listyo Sigit

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Kamis, 19 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

Data resmi 2025 dan penelusuran delapan fraksi memperlihatkan perbedaan jumlah doktor yang memerlukan pencocokan ulang.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati17 November 2026 Politik
DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama
Suasana rapat paripurna DPR RI. (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Sebanyak 87 anggota DPR RI tercatat memiliki pendidikan tertinggi doktor atau S3 berdasarkan publikasi resmi Demografi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025. Jumlah tersebut setara 15,03 persen dari 579 anggota yang masuk dalam pendataan. Namun, inventaris terbaru terhadap delapan fraksi parlemen hingga November 2026 berhasil menghimpun 100 nama yang tercatat menggunakan gelar doktor atau memiliki riwayat pendidikan S3.

Perbedaan 13 nama tersebut membuka persoalan mengenai pembaruan data pendidikan anggota legislatif. Angka 100 merupakan hasil inventaris awal GOnews berdasarkan profil DPR, MPR, direktori fraksi, dan informasi akademik yang tersedia untuk publik. Karena belum seluruh nama dikonfirmasi melalui perguruan tinggi, angka tersebut belum dapat menggantikan statistik resmi DPR.

Publikasi yang tersedia melalui portal Satu Data DPR RI dan diunggah pada 28 Februari 2026 memperlihatkan bahwa pendidikan sarjana masih mendominasi komposisi anggota parlemen pada 2025. Sebanyak 242 anggota atau 41,80 persen berpendidikan S1, disusul 208 orang atau 35,92 persen berpendidikan S2.

Kelompok lulusan S3 berjumlah 87 orang. Sementara itu, 34 anggota tercatat berpendidikan SMA atau sederajat dan delapan orang memiliki pendidikan diploma. Seluruhnya mencakup 579 anggota yang menjadi dasar penghitungan statistik tersebut.

Jumlah ini berbeda pula dari publikasi Statistik Politik 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2024, BPS mencatat 29 orang berpendidikan S3 atau lima persen dari 580 kursi.

Perbedaan itu harus dibaca berdasarkan waktu dan metode pendataan. BPS menggunakan informasi pencalonan pada Pemilu 2024, sedangkan statistik DPR menggambarkan pendidikan anggota pada 2025. Perubahan anggota, pembaruan profil, dan perolehan gelar akademik setelah pelantikan dapat memengaruhi hasil pencatatan.

BPS juga mencatat 211 anggota terpilih tidak menyebutkan latar belakang pendidikan dalam data pendaftaran. Kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan informasi awal yang tersedia untuk menyusun gambaran pendidikan anggota parlemen.

Baca Juga:
  • PDIP Pecat Ketua DPD Maluku Akibat Emosi Terkait Istri
  • KPU Jatim Gelar Apel Distribusi Logistik Pilkada 2024
  • LSI: Publik Dukung Program Prabowo, Pilkada DPRD Ditolak
  • DPR Desak Menteri PKP Perjelas Skema Program 3 Juta Rumah

Penelusuran GOnews terhadap delapan fraksi menghasilkan inventaris sementara 100 nama doktor. Berdasarkan jumlah kursi terbanyak, PDI Perjuangan memiliki 110 kursi dengan 10 doktor teridentifikasi, sedangkan Golkar memiliki 102 kursi dengan 18 nama.

Gerindra tercatat memiliki 86 kursi dengan 11 doktor teridentifikasi. NasDem memiliki 69 kursi dengan 10 nama, sementara PKB dengan 68 kursi tercatat memiliki 15 nama.

Di Fraksi PKS, terdapat 19 doktor teridentifikasi dari 53 anggota. PAN mencatat delapan nama dari 48 anggota, sedangkan Demokrat memiliki sembilan nama dari 44 anggota.

Secara keseluruhan, 100 nama tersebut setara 17,24 persen dari 580 kursi parlemen. Namun, persentase masing-masing fraksi belum dapat diperlakukan sebagai perbandingan definitif karena kelengkapan dokumen dan tingkat pemeriksaan riwayat pendidikan belum seragam.

Sebagian anggota DPR juga memperoleh gelar doktor setelah Pemilu 2024. Eddy Soeparno dari PAN menyelesaikan pendidikan doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada Desember 2024. Arizal Tom Liwafa, juga dari PAN, menyelesaikan program doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia di Universitas Airlangga pada 2026.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota DPR dapat berubah selama masa jabatan. Statistik yang disusun ketika pencalonan berlangsung tidak otomatis menggambarkan kondisi akademik mereka dua tahun kemudian.

Persoalan lain terdapat pada penggunaan gelar akademik. Dalam beberapa profil kelembagaan, gelar Dr. tidak selalu disertai keterangan lengkap mengenai universitas, bidang keilmuan, dan tahun kelulusan. Sebaliknya, terdapat profil yang memuat pendidikan doktoral tanpa mencantumkan gelar tersebut dalam nama anggota.

Artikel Terkait:
  • Tidak Hanya Ganjar, Prabowo Juga Menerima Ciuman Tangan dari Buruh.
  • Mendiktisaintek: Keputusan UI soal Disertasi Bahlil yang Terbaik
  • Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD karena Tolak PPN 12 Persen
  • PDIP Ragukan Usulan Solo Jadi Provinsi: Tak Ada Urgensi Nyata

Pembedaan antara doktor akademik, doktor kehormatan atau honoris causa, dan gelar doktorandus juga menjadi penting. Ketiganya memiliki dasar dan pengertian berbeda sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu kategori statistik pendidikan S3.

Data akademik yang akurat diperlukan bukan untuk menentukan kelayakan politik berdasarkan tinggi rendahnya ijazah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan pendidikan minimum calon anggota DPR adalah tamat SMA atau sederajat. Dengan demikian, pendidikan doktoral bukan persyaratan untuk menjadi wakil rakyat.

Nilai penting informasi pendidikan terletak pada transparansi profil pejabat publik serta kemungkinan mengkaji hubungan latar keilmuan dengan penugasan legislatif. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menuntut kemampuan memahami berbagai persoalan kebijakan.

Meski demikian, kepemilikan gelar doktor tidak otomatis menunjukkan keberhasilan menjalankan fungsi tersebut. Kinerja anggota DPR tetap memerlukan penilaian berdasarkan kontribusi dalam pembahasan undang-undang, pengawasan pemerintah, kehadiran, serta pertanggungjawaban kepada konstituen.

Perbedaan angka 29 dalam data Pemilu 2024, 87 dalam publikasi DPR tahun 2025, dan 100 dalam inventaris November 2026 memperlihatkan pentingnya penetapan tanggal pengamatan dan standar pencatatan yang konsisten.

Hingga 17 November 2026, jumlah definitif anggota DPR aktif yang telah menyelesaikan pendidikan doktoral belum dapat ditentukan dari inventaris tersebut tanpa pencocokan individual dengan data kelembagaan dan perguruan tinggi.

Jangan Lewatkan:
  • Pemprov DKI Tegaskan Videotron Anies Tanggung Jawab Swasta
  • Partisipasi Pilkada Jabar 2024 Turun, KPU Siap Evaluasi
  • Komisi II Usul Kepala Daerah yang tak Masuk Sengketa MK Dilantik Duluan
  • Prabowo: Koruptor Tak Rela Pemerintah Bersih-bersih

Pemutakhiran database pendidikan anggota DPR secara berkala akan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang lebih akurat sekaligus membedakan perkembangan kualifikasi akademik dari sekadar perubahan penulisan gelar pada profil resmi.

DPR RI Fraksi DPR Gelar Doktor Pendidikan Anggota DPR Statistik DPR Transparansi Pendidikan
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleBPS Catat 211 Anggota DPR Tanpa Data Pendidikan, Audit Gelar Belum Seragam
Next Article Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Informasi lainnya

DPR Desak Istana Bersihkan Orang Dekat Listyo Sigit

18 November 2026

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

17 November 2026

BPS Catat 211 Anggota DPR Tanpa Data Pendidikan, Audit Gelar Belum Seragam

17 November 2026

Nama Anies Masuk Bursa Pengganti Gibran, Koalisi Memilih Kader Gerindra

17 November 2026

Pemecahan 34 Menjadi 49 Kementerian Mengubah Alur Anggaran, Aset, dan Pengadaan

17 November 2026

Jika Gibran Didiskualifikasi, Siapa Pengganti Wapres?

1 Oktober 2026
Paling Sering Dibaca

Pramuka Indonesia: Dukungan Solidaritas untuk Palestina

Refleksi Ericka

Diam dalam Islam, Keutamaan yang Sering Terlupakan

Islami Alfi Salamah

Rahasia Melempar Jumrah Syarat-Syarat yang Harus Diketahui

Islami Alfi Salamah

Mengenal Suku Kajang, Penjaga Hutan Adat Bulukumba

Travel Alfi Salamah

Rahasia Batu Kerikil Jamaah Haji Setelah Lempar Jumrah

Islami Alfi Salamah
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

Minuman Ini Redakan Nyeri Haid

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Buku Anak Islami Murah Produk Dapur Terlaris Perlengkapan Pramuka Lengkap
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi