Jadwal pelantikan kepala daerah yang semula direncanakan pada 6 Februari 2025 dipastikan mundur.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi menggunakan nomor urut untuk pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sidang Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya menyoroti masalah mendasar dalam integritas pilkada di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyarankan pelantikan kepala daerah terpilih segera dilakukan bagi wilayah yang tidak terlibat sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini harapan rakyat yang akhirnya terwujud. Putusan ini adalah kado tahun baru dari MK untuk demokrasi yang lebih adil,” ujar Sahrin Hamid di Jakarta

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menangani kasus korupsi yang melibatkan militer dan sipil sejak awal perkara ditemukan.…

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 275 permohonan sengketa hasil Pilkada Serentak 2024. Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, meminta MK berhati-hati dalam memutus perkara…

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menerima sebanyak 206 gugatan sengketa hasil Pilkada Serentak 2024. Permohonan ini mencakup berbagai daerah, termasuk ibu kota, DKI Jakarta. Ketua…

Jakarta – Panas Pilkada Serentak 2024 mulai terasa di meja Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 115 gugatan telah diterima, namun hingga kini belum ada sengketa yang melibatkan…

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan tak ada konflik kepentingan dalam menangani sengketa Pilkada 2024. Ketua MK Suhartoyo menegaskan, tidak ada sanak keluarga para hakim yang…