Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Desakan ini muncul setelah kebijakan Bahlil yang melarang pengecer menjual elpiji subsidi (LPG 3 kg) tanpa koordinasi lebih dulu, menyebabkan kelangkaan gas di berbagai daerah dan bahkan memicu korban jiwa.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai kebijakan ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi juga berpotensi merusak citra Prabowo di mata rakyat.
“Kalau Prabowo bermasalah dengan rakyat, maka posisi Gibran sebagai wakil presiden sangat diuntungkan. Ini adalah motif terselubung untuk mendiskreditkan Prabowo sekaligus mempromosikan Gibran,” ujar Anthony, Rabu (05/02/2025).
Ia juga menyoroti langkah cepat Prabowo yang menganulir kebijakan tersebut dan kembali mengizinkan pengecer menjual gas elpiji 3 kg.
“Apa inisiatif Bahlil sendiri? Pasti tidak mungkin. Jadi siapa mastermind yang mengatur kebijakan yang hanya berumur satu hari, lalu dibatalkan Prabowo? Patut diduga keras Jokowi,” kata Anthony.
Desakan agar Prabowo segera mencopot Bahlil dari jajaran kabinet juga disuarakan oleh berbagai kalangan. Mereka menilai bahwa kebijakan yang terburu-buru dan minim koordinasi ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugasnya.
Sebelumnya, Bahlil berencana menghapus pengecer gas melon dengan alasan mengurangi kebocoran subsidi. Namun, kebijakan ini justru menyebabkan antrean panjang di pangkalan resmi dan menyulitkan masyarakat kecil, terutama buruh, pedagang kecil, dan pelaku UMKM yang sangat bergantung pada LPG 3 kg untuk aktivitas sehari-hari.
Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, bahkan dilaporkan meninggal dunia setelah kelelahan mengantre gas elpiji pada Senin (03/02/2025). Insiden ini semakin memperkeruh situasi dan menambah tekanan terhadap Bahlil.
Menanggapi kekacauan yang terjadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kebijakan ini bukan keputusan Presiden Prabowo.
“Sebenarnya ini bukan kebijakan Presiden. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa kembali beroperasi,” ujar Dasco, Selasa (04/02/2025).
Setelah mendapat banyak kecaman, Bahlil akhirnya mengakui kesalahan dan menyatakan siap bertanggung jawab atas kebijakan yang telah ia buat.
“Sudahlah, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami, Kementerian ESDM, yang harus mengambil alih tanggung jawab,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan.
Namun, meski telah meminta maaf, Bahlil tetap mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023. Menurutnya, BPK menemukan adanya penyalahgunaan dalam distribusi LPG 3 kg oleh oknum pengecer.
Dengan semakin besarnya desakan publik dan kegaduhan yang ditimbulkan, kini bola ada di tangan Prabowo. Apakah Presiden akan bertindak tegas terhadap Bahlil dan menteri lainnya yang dinilai tidak becus dalam menjalankan tugasnya?