Mekkah – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyusun strategi terpadu guna menekan angka kematian jemaah haji Indonesia yang meningkat menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Strategi tersebut berupa integrasi personel Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan dengan Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) untuk meningkatkan pendampingan bagi jemaah.
Langkah ini dijelaskan oleh Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Yuli Farianti, yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan akan dibagi ke dalam delapan markaz atau maktab strategis. Di titik-titik ini, para dokter spesialis dan perawat akan ditempatkan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, terutama yang memiliki jumlah jemaah besar dan kekurangan tenaga medis.
“Para dokter dan perawat akan mengisi markaz yang TKHK-nya sedikit, sementara jumlah jamaahnya banyak,” ujar Yuli.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar yang juga menjadi anggota Tim Amirul Hajj menyampaikan kekhawatirannya atas meningkatnya angka kematian. Hingga satu minggu sebelum puncak haji, data menunjukkan 108 jemaah Indonesia telah wafat—angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.
Taruna menekankan pentingnya memaksimalkan seluruh sumber daya Indonesia yang ada di Arab Saudi demi menjamin keselamatan dan kesehatan jemaah, mengingat keterbatasan dokter di tengah jutaan peserta haji dari berbagai negara.
“Dalam kondisi tertentu, tidak mungkin dokter-dokter di sini yang jumlahnya terbatas bisa menangani dua jutaan orang jemaah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Taruna mengungkap adanya kendala perizinan praktik tenaga medis Indonesia di Arab Saudi, termasuk operasional klinik dan rumah sakit darurat yang melayani jemaah. Hal ini berdampak langsung pada keterbatasan layanan medis di lapangan.
“Saya mendengar pelayanan kesehatan di sini (KKHI) kurang optimal karena permasalahan izin operasional. Banyak jemaah meninggal di hotel karena menahan rasa sakit,” ungkapnya.
Ia menambahkan, rujukan ke rumah sakit lokal sering menimbulkan stres bagi jemaah karena kendala komunikasi dan keterasingan lingkungan. Untuk itu, pihaknya bersama Amirul Hajj berencana membahas hal ini secara resmi dengan Menteri Haji dan Menteri Kesehatan Arab Saudi guna mencari solusi terbaik.
Upaya sinergi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan rukun Islam kelima di Tanah Suci.