Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan siap menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal, termasuk perwira tinggi TNI dan Polri. Pernyataan itu disampaikan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Prabowo mengungkapkan telah menerima laporan dari aparat mengenai maraknya operasi tambang ilegal di berbagai wilayah. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat 1.063 tambang ilegal yang beroperasi, dengan potensi kerugian negara mencapai minimal Rp300 triliun.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
Ia menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan, tanpa perlindungan khusus bagi pihak tertentu. Bahkan, Prabowo menegaskan tidak akan melindungi anggota Partai Gerindra jika terlibat kasus tersebut.
“Kalau Anda terlibat, cepat-cepat jadi justice collaborator. Lapor saja. Karena kalau pun Anda Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ucapnya.
Tambang ilegal selama ini menjadi sorotan karena dampaknya yang luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga kebocoran penerimaan negara. Kasus keterlibatan aparat keamanan dan pejabat tinggi memperumit penindakan, sehingga pernyataan tegas Presiden dinilai sebagai sinyal kuat untuk memberantas praktik tersebut.
Prabowo menyampaikan bahwa langkah pemberantasan tambang ilegal akan melibatkan koordinasi lintas lembaga, termasuk aparat penegak hukum dan kementerian terkait, guna menutup celah hukum yang dimanfaatkan pelaku.