“Diperlukan political will Presiden. Dengan kondisi ekonomi yang lesu, kebijakan ini sebaiknya ditunda hingga daya beli masyarakat pulih,” ujarnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).
“Kami khawatir dampaknya luas. Banyak pekerja terancam kehilangan mata pencaharian,” ujar Saleh dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (26/12/2024).
Karawang – Stasiun Kereta Cepat Karawang resmi dibuka untuk umum, Selasa (24/12/2024). Kehadiran stasiun ini mempercepat perjalanan Kereta Cepat Whoosh, terutama untuk rute Halim-Karawang yang dapat…
Jakarta – Situasi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) semakin genting. Menipisnya bahan baku produksi membuat 3.000 hingga 3.500 buruh dirumahkan tanpa gaji. Langkah ini…
Jakarta – Langkah pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai awal 2025 tidak akan membebani pangan pokok strategis, termasuk…
Jakarta – Pemerintah tidak dapat serta merta menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan menjadi 12 persen mulai 2025. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Badan…
Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 memicu gelombang protes dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai…
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan…
Jakarta – Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% atas transaksi elektronik, termasuk QRIS, menjadi perhatian publik. Meski pemerintah menegaskan bahwa pajak ini bukan aturan baru,…
Jakarta – Paylater telah menjadi solusi andalan bagi generasi Z dan milenial dalam mengatur cashflow, menurut survei terbaru Katadata Insight Center (KIC) dan OVO Finansial. Sebanyak…