Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan Komisi VI DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa titik pangkalan gas elpiji (LPG) 3 kg di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis (06/02/2025). Sidak ini dilakukan untuk memastikan distribusi gas melon kembali normal setelah sempat terjadi kelangkaan akibat kebijakan kontroversial yang melarang pengecer menjual LPG subsidi.
Turut hadir dalam sidak ini, Ketua Komisi VI Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI Kawendra Lukistian. Mereka meninjau empat lokasi yang sebelumnya dipadati antrean panjang akibat distribusi yang tersendat.
“Kami ingin memastikan apakah distribusi gas elpiji sudah kembali lancar atau belum. Tadi kami lihat sendiri, antrean yang sebelumnya menumpuk kini sudah tidak ada,” ujar Dasco kepada awak media di lokasi sidak.
Menurut Dasco, distribusi dari pangkalan ke sub pangkalan hingga ke masyarakat saat ini berjalan lancar. Harga gas elpiji 3 kg juga sudah stabil di kisaran Rp19.000, dengan harga dari pangkalan ke sub pangkalan sebesar Rp16.000.
DPR juga akan melakukan sosialisasi skema sub pangkalan gas LPG 3 kg ke warung eceran. “Caranya mudah, cukup didata sebagai penjual aktif, isi formulir, dan ada perjanjian untuk tidak menjual di atas harga yang ditentukan,” jelas Dasco.
Sidak ini dilakukan sebagai respons atas kegaduhan publik terkait kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg, yang menyebabkan kelangkaan di berbagai daerah. Kebijakan tersebut bahkan menimbulkan korban jiwa, yakni Yonih (62), warga Pamulang, yang meninggal dunia saat mengantre membeli LPG 3 kg.
Setelah mendapat kritik keras, Bahlil mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab. Presiden Prabowo Subianto pun akhirnya turun tangan dengan menginstruksikan agar distribusi gas kembali dilakukan seperti semula melalui pengecer.
Dasco menegaskan, DPR akan terus mengawasi distribusi LPG 3 kg dan meminta para pelaku distribusi, baik pangkalan maupun sub pangkalan, untuk tidak memainkan harga.
“Kami akan terus mengawasi. Jangan ada pihak yang mencoba mencari keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat. Distribusi harus lancar dan harga tetap stabil,” tegas Dasco.
DPR juga berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat dan meminta Kementerian ESDM untuk lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.