Jakarta – Sidang ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) resmi dibuka di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (12/5/2025). Acara yang akan berlangsung hingga 15 Mei ini dihadiri oleh delegasi parlemen dari 37 negara anggota OKI dan dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera.
Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong langkah konkret untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Mardani menyampaikan bahwa perjuangan atas kemerdekaan Palestina tidak cukup hanya dalam bentuk retorika, tetapi harus diiringi aksi nyata melalui diplomasi parlemen, dukungan kebijakan lintas negara, serta program lintas sektor yang konsisten.
“Pelaksanaan PUIC ke-19 mempertegas komitmen DPR RI menjadi bagian dari upaya kolektif umat Islam memperjuangkan masa depan yang lebih damai dan beradab,” ujarnya, Selasa (13/5/2025).
Mardani juga menyampaikan bahwa sidang ini membahas sejumlah agenda penting seperti partisipasi perempuan dan pemuda di negara-negara Muslim, pembangunan berkelanjutan, serta isu lingkungan. Selain itu, forum turut menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas parlemen sebagai pilar demokrasi di dunia Islam.
Dalam upaya menguatkan posisi parlemen sebagai kekuatan diplomasi internasional, forum ini juga menekankan bahwa suara parlemen harus menjadi representasi dari kelompok yang terpinggirkan, termasuk rakyat Palestina yang masih berjuang dalam kondisi krisis kemanusiaan.
PUIC ke-19 juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menegaskan peran aktifnya dalam diplomasi global, khususnya di tengah eskalasi konflik yang masih berlangsung di Palestina.
Sejumlah kegiatan juga digelar di sela-sela sidang, termasuk sesi khusus Parlemen Perempuan Muslim dan pertemuan bilateral antara DPR RI dan parlemen negara sahabat. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dijadwalkan membuka Sidang Paripurna PUIC pada Rabu (14/5/2025).
Indonesia berharap forum ini dapat menghasilkan resolusi yang tidak hanya mendukung Palestina secara politis, tetapi juga membuka ruang kolaborasi nyata untuk mendorong keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan di kawasan.