Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

Harga BBM Malaysia Turun, RON95 Tetap Rp8 Ribuan

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Selasa, 17 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Penghapusan batas jumlah kementerian pada 2024 membuka perdebatan mengenai kewenangan presiden dan pengaturan organisasi pemerintahan dalam konstitusi.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati17 November 2026 Politik
Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34
DOKUMENTASI – Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Kewenangan presiden menentukan jumlah kementerian kembali menjadi persoalan konstitusional setelah dua warga negara mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta jumlah kementerian dibatasi maksimal 34, menggantikan ketentuan yang saat ini menyerahkan penentuannya kepada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.

Permohonan Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama diregistrasi MK pada Senin (16/11/2026) dengan Nomor Perkara 429/PUU-XXIV/2026. Gugatan tersebut muncul ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki 49 kementerian, melampaui batas yang sebelumnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Persoalan utamanya bukan kewenangan presiden mengangkat menteri, melainkan sejauh mana undang-undang harus membatasi pembentukan organisasi kementerian. Kedua kewenangan itu memiliki dasar konstitusional yang berkaitan, tetapi tidak identik.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Sementara itu, ayat (4) menetapkan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Ketentuan terakhir menjadi penting karena menunjukkan bahwa penataan kementerian tidak sepenuhnya dilepaskan dari mekanisme legislasi yang melibatkan DPR bersama presiden.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008, pembentuk undang-undang menerjemahkan pengaturan tersebut dengan menetapkan jumlah kementerian paling banyak 34. Pembatasan numerik itu berlaku sebelum DPR dan pemerintah menyepakati perubahan undang-undang pada Oktober 2024.

Perubahan melalui UU Nomor 61 Tahun 2024 menghapus angka maksimal tersebut. Pasal 15 yang baru menentukan jumlah keseluruhan kementerian berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.

Penjelasan pasal tersebut menyebut kebutuhan pemerintahan harus memperhatikan keselarasan urusan antarkementerian serta ketentuan mengenai pengelompokan dan pembentukan kementerian.

Baca Juga:
  • Probowo Ajak Cinta Ulama saat Berkunjung ke Amanatul Ummah
  • Rudy-Seno Dilantik, Kaltim Resmi Miliki Pemimpin Baru
  • PPP Kabupaten Mojokerto Serahkan Berkas Bacaleg ke KPUD
  • Hotman Paris Singgung Kasus Tom Lembong Saat Bela Nadiem

Artinya, penghapusan batas numerik tidak berarti seluruh persyaratan pembentukan kementerian ikut dihapus. Undang-undang masih menyediakan ketentuan mengenai urusan pemerintahan dan prinsip penataan kelembagaan.

Namun, perubahan itu menghasilkan perbedaan mendasar. Sebelumnya, presiden harus menyusun kabinet dalam batas angka yang ditentukan DPR bersama pemerintah melalui undang-undang. Setelah perubahan, jumlah kementerian dapat disesuaikan tanpa terlebih dahulu mengubah batas maksimal dalam undang-undang.

Berdasarkan pemberitaan NU Online, Selasa (17/11/2026), para pemohon menilai pembatasan 34 kementerian sebelumnya memberikan struktur hukum yang lebih tepat. Mereka mempersoalkan hilangnya ketentuan tersebut karena dianggap berpotensi mengurangi kepastian dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalil tersebut masih merupakan argumentasi pemohon. MK belum menyatakan bahwa penghapusan batas jumlah kementerian bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam menilai permohonan, terdapat perbedaan antara ketentuan yang dianggap lebih baik sebagai kebijakan legislasi dan ketentuan yang benar-benar bertentangan dengan konstitusi.

UUD 1945 tidak mencantumkan angka maksimal kementerian. Karena itu, persoalan hukum yang muncul adalah apakah kewajiban mengatur kementerian melalui undang-undang mengharuskan pembatasan numerik atau dapat dipenuhi melalui pengaturan kewenangan, persyaratan, dan mekanisme pembentukan organisasi.

Sejarah perubahan konstitusi memberikan konteks mengenai pembagian kewenangan tersebut. Risalah pembahasan UUD 1945 yang diterbitkan MPR menjelaskan bahwa Pasal 17 ayat (4) ditambahkan melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 2001.

Pengaturan itu berkaitan dengan pengalaman penataan dan pembubaran departemen yang sebelumnya menimbulkan persoalan administratif, termasuk pengelolaan pegawai dan keberlanjutan tugas pemerintahan.

Artikel Terkait:
  • Izin PT Gag Nikel Batal Dicabut, Eks Pejabat ESDM Duduki Kursi Komisaris
  • Penangguhan Tak Cukup, Jatam Desak UI Cabut Gelar Doktor Bahlil
  • DPR Pastikan Gus Irfan Jadi Menteri Haji dan Umrah
  • HMN Antarkan Bacaleg PAN ke KPU Kabupaten Mojokerto

Dengan memasukkan pengaturan kementerian ke dalam undang-undang, kewenangan presiden ditempatkan dalam kerangka hukum yang dibentuk melalui proses legislasi.

Namun, sejarah pembentukan pasal tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan bahwa jumlah kementerian harus selalu dibatasi 34. Angka tersebut merupakan pilihan pengaturan dalam UU Tahun 2008, bukan ketentuan eksplisit konstitusi.

MK juga pernah menangani pengujian UU Nomor 61 Tahun 2024 melalui perkara Nomor 253/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Windu Wijaya.

Dalam putusan yang tercatat pada Januari 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Perkara itu berkaitan dengan pengaturan lembaga nonstruktural, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai putusan yang telah menentukan konstitusionalitas batas 34 kementerian dalam gugatan terbaru.

Berdasarkan sistem penelusuran perkara MK, permohonan Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama diajukan pada 15 November dan diregistrasi keesokan harinya. Salinan permohonan juga telah diteruskan kepada sejumlah lembaga negara, termasuk presiden dan DPR.

Pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026. Hingga tahap registrasi, belum terdapat putusan mengenai kedudukan hukum pemohon maupun pokok permohonannya.

Perkara ini mempertemukan dua aspek pengaturan pemerintahan: keleluasaan presiden menyusun organisasi kabinet dan kewenangan pembentuk undang-undang menetapkan batas bagi pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Jangan Lewatkan:
  • Perpecahan Dukungan Projo di Kubu Ganjar dan Prabowo
  • MK Hadapi 275 Gugatan Pilkada 2024, Diminta Bijak Putuskan
  • Closing Debat Terakhir, Prabowo Minta Maaf Pada Dua Rivalnya
  • Rudy-Seno Unggul 55,7 Persen Versi Real Count Tim Pemenangan

Keputusan mengenai batas 34 kementerian kini berada dalam proses pengujian konstitusional, sementara Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang belum ada putusan MK yang mengubah kedudukan hukumnya.

Hukum Tata Negara Kabinet Merah Putih Mahkamah Konstitusi Pasal 17 UUD 1945 Presiden Prabowo UU Kementerian Negara
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleIjazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

Informasi lainnya

Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Dipersoalkan di MK

27 Oktober 2026

Syarat Tak Bisa Dicuci Kekuasaan

3 Oktober 2026

Jika Gibran Didiskualifikasi, Siapa Pengganti Wapres?

1 Oktober 2026

Batal Jadi Ibu Kota? MK Tegaskan IKN Belum Gantikan Jakarta

15 Mei 2026

Ironi LCC Kalbar: Jawaban Sama, Nilai Beda

12 Mei 2026

Presma UINSI Kritik Renovasi Rujab Rp25 Miliar

12 April 2026
Paling Sering Dibaca

Tren Makanan Sehat di 2024

Food Alfi Salamah

Bayang-Bayang Dwifungsi

Editorial Udex Mundzir

Menuju Haji Suci: Panduan Perjalanan Sebelum Berangkat

Islami Alfi Salamah

Manfaat Ramadhan

Islami Syamril Al-Bugisyi

Halal Kulture District Ajak Muslim Muda Sambut Ramadan Lebih Mindful

Happy Assyifa
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Buku Anak Islami Murah Produk Dapur Terlaris Perlengkapan Pramuka Lengkap
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi