Sikap emosional Murad tersebut langsung dilaporkan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati langsung menegaskan kalau seluruh kader partai harus mematuhi aturan partai.

Presiden Jokowi berbicara di hadapan para pemimpin negara ASEAN dan menyampaikan bahwa situasi dunia saat ini sedang tidak menguntungkan. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global.

Benny Harman, seorang politisi dari Partai Demokrat dan wakil ketua partai tersebut, telah mengeluarkan kritik terhadap tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru-baru ini mengundang para ketua partai politik ke Istana Negara.

Ali Mochtar Ngabalin, seorang ahli utama di Kantor Staf Presiden (KSP), memberikan tanggapan terhadap pernyataan Benny K Harman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang melancarkan perang dengan menggunakan Istana Merdeka sebagai tempat pertemuan partai politik pro pemerintah dalam beberapa waktu terakhir

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berkomitmen untuk mengungkapkan pilihan Partai Politiknya kepada masyarakat dalam beberapa minggu mendatang.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sandiaga Uno dan dilaporkan oleh Antara pada hari Selasa (9/5/2023).

Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anies Baswedan, yang merupakan calon Presiden (Capres), mengkritik kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan mobil listrik pribadi, seperti memberikan subsidi kepada masyarakat untuk membeli kendaraan listrik.

Tepat hari ini 25 tahun lalu sejarah mencatat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi V secara resmi menolak kebijakan pemerintah ihwal kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik

Negara yang melakukan intervensi di Indonesia sedang merendahkan rakyat yang sudah dewasa dan mampu menentukan pilihan sendiri tanpa campur tangan.

Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan angkat bicara soal anggapan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghapus warisan program kerjanya di Ibu Kota.