Jakarta – Setelah melalui penyelidikan panjang dan gelar perkara yang melibatkan berbagai ahli, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada Jumat (7/11/2025). Di antara nama-nama tersebut terdapat tokoh publik Roy Suryo Notodiprojo dan Rismon Sianipar, yang selama ini kerap menyoroti isu tersebut di media sosial.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan melalui proses asistensi dan gelar perkara yang melibatkan pengawas internal maupun eksternal, serta berbagai ahli.
“Kami melibatkan ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, dan ahli bahasa. Semua dimintai keterangan untuk memastikan objektivitas penyidikan,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Delapan tersangka tersebut terdiri atas Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, M Rizal Fadillah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Mereka dibagi ke dalam dua klaster berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan.
Klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta pasal-pasal dalam UU ITE terkait penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Sementara itu, klaster kedua dikenakan tambahan pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) UU ITE mengenai manipulasi data elektronik.
Sebelumnya, kasus ini mulai ramai pada pertengahan 2024 ketika sejumlah pihak menuduh bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada tidak asli. Polda Metro Jaya kemudian menerima enam laporan polisi, termasuk laporan langsung dari pihak Presiden. Dalam laporan tersebut, Jokowi menyerahkan berbagai barang bukti, mulai dari flashdisk berisi 24 tautan video YouTube, tangkapan layar media sosial, hingga fotokopi ijazah dan legalisirnya.
“Dari enam laporan, tiga telah kami temukan unsur pidananya sehingga dinaikkan ke tahap penyidikan, sementara dua laporan lainnya sudah dicabut oleh pelapor,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah tokoh nasional dan aktivis hukum. Penggunaan media sosial sebagai medium utama penyebaran tudingan membuat penyidik menaruh fokus besar pada bukti digital. Banyak pihak menilai, proses hukum ini menjadi ujian bagi penegakan undang-undang di era informasi yang serba terbuka.
“Kritik boleh, tapi tidak boleh berubah menjadi fitnah yang merusak nama baik,” ujar Dr. Nia Prabandari, pakar hukum komunikasi dari Universitas Indonesia.
Dengan penetapan delapan tersangka ini, polisi menegaskan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk mengumpulkan bukti tambahan. Proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah kasus ini akan segera dilimpahkan ke kejaksaan atau masih perlu pendalaman lanjutan.