Jakarta – Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa hingga saat ini ada 10 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Selain itu, 24 hingga 26 juta keluarga tinggal di hunian tidak layak, berdasarkan data pelanggan PLN 450 VA.
“Kita menghadapi masalah besar. Jumlah keluarga yang belum memiliki rumah mencapai 10 juta, dan angka rumah tidak layak huni jauh lebih besar,” ujar Nixon dalam Seminar Kafegama, Sabtu (14/12/2024).
Upaya pemerintah melalui program subsidi rumah, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), belum cukup mengatasi masalah ini. Setiap tahun, pemerintah hanya menyediakan 200-250 ribu unit rumah subsidi, yang biasanya sudah habis kuotanya pada bulan Agustus. Nixon menambahkan, BTN saat ini memiliki 50 ribu penawaran kredit rumah yang belum dapat diresmikan karena kuota subsidi sudah habis.
Nixon menjelaskan, pengembang rumah hanya mampu membangun 400-600 ribu unit rumah per tahun. Padahal, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah, yang membutuhkan kapasitas tujuh hingga delapan kali lebih besar dari saat ini. Tantangan lain yang dihadapi adalah soal perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, hingga analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
Selain itu, masalah likuiditas menjadi kendala utama dalam pembiayaan perumahan. Nixon menyebut sekuritisasi sebagai solusi potensial, namun pasar Indonesia untuk model ini masih sangat terbatas. Hingga saat ini, BTN menjadi satu-satunya bank yang secara konsisten menjalankan sekuritisasi, sementara Bank Mandiri pernah mencobanya sekali dengan hasil yang kecil.
Masalah hunian juga berdampak pada persoalan sosial yang lebih besar. Indonesia saat ini menjadi negara ketiga terbesar di dunia dalam kasus buang air besar sembarangan (BABS), akibat banyak keluarga yang tinggal tanpa sanitasi yang memadai.
Nixon berharap pemerintah segera menyelesaikan backlog perumahan dan mengusulkan agar subsidi KPR dibuka untuk masyarakat dengan penghasilan hingga Rp15 juta per bulan. Langkah ini dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan membantu menyelesaikan masalah backlog yang terus menumpuk.